jdih.kutaikartanegarakab.go.id jdih.kutaikartanegarakab.go.id

jdih.kutaikartanegarakab.go.id

JDIH Kutai Kartanegara

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kutai Kartanegara adalah merupakan sistem yang dikembangkan oleh Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sambutan Kepala Bagian Administrasi Hukum mengenai peluncuran Sistem Jaringan Data Informasi Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara. Bagan organisasi Bagian Administrasi Hukum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SARANG BUNRUNG WALET No 58 Tahun 2013. Unduh (11388.69 KB). Kegiatan Disemin...

http://jdih.kutaikartanegarakab.go.id/

WEBSITE DETAILS
SEO
PAGES
SIMILAR SITES

TRAFFIC RANK FOR JDIH.KUTAIKARTANEGARAKAB.GO.ID

TODAY'S RATING

>1,000,000

TRAFFIC RANK - AVERAGE PER MONTH

BEST MONTH

March

AVERAGE PER DAY Of THE WEEK

HIGHEST TRAFFIC ON

Tuesday

TRAFFIC BY CITY

CUSTOMER REVIEWS

Average Rating: 4.1 out of 5 with 16 reviews
5 star
8
4 star
6
3 star
0
2 star
0
1 star
2

Hey there! Start your review of jdih.kutaikartanegarakab.go.id

AVERAGE USER RATING

Write a Review

WEBSITE PREVIEW

Desktop Preview Tablet Preview Mobile Preview

LOAD TIME

0.8 seconds

FAVICON PREVIEW

  • jdih.kutaikartanegarakab.go.id

    16x16

CONTACTS AT JDIH.KUTAIKARTANEGARAKAB.GO.ID

Login

TO VIEW CONTACTS

Remove Contacts

FOR PRIVACY ISSUES

CONTENT

SCORE

6.2

PAGE TITLE
JDIH Kutai Kartanegara | jdih.kutaikartanegarakab.go.id Reviews
<META>
DESCRIPTION
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kutai Kartanegara adalah merupakan sistem yang dikembangkan oleh Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sambutan Kepala Bagian Administrasi Hukum mengenai peluncuran Sistem Jaringan Data Informasi Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara. Bagan organisasi Bagian Administrasi Hukum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SARANG BUNRUNG WALET No 58 Tahun 2013. Unduh (11388.69 KB). Kegiatan Disemin...
<META>
KEYWORDS
1 times;
2 buku tamu
3 name
4 email
5 pesan
6 beranda
7 tentang kami
8 hubungi kami
9 jdih
10 berita
CONTENT
Page content here
KEYWORDS ON
PAGE
times;,buku tamu,name,email,pesan,beranda,tentang kami,hubungi kami,jdih,berita,galeri,selengkapnya,sekapur sirih,struktur organisasi,kategori hukum,proledga,raperda,peraturan bupati,peraturan daerah,katalog produk hukum,data hukum terbaru,berita terbaru
SERVER
Apache
CONTENT-TYPE
utf-8
GOOGLE PREVIEW

JDIH Kutai Kartanegara | jdih.kutaikartanegarakab.go.id Reviews

https://jdih.kutaikartanegarakab.go.id

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kutai Kartanegara adalah merupakan sistem yang dikembangkan oleh Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sambutan Kepala Bagian Administrasi Hukum mengenai peluncuran Sistem Jaringan Data Informasi Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara. Bagan organisasi Bagian Administrasi Hukum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SARANG BUNRUNG WALET No 58 Tahun 2013. Unduh (11388.69 KB). Kegiatan Disemin...

INTERNAL PAGES

jdih.kutaikartanegarakab.go.id jdih.kutaikartanegarakab.go.id
1

JDIH Kutai Kartanegara

http://jdih.kutaikartanegarakab.go.id/berita

Tim Lomba Kadarkum Kabupaten Kutai Kartanegara. Tim Lomba Kadarkum Kabupaten Kutai Kartanegara masuk ke Babak Final Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi Kaltim. Diskusi Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Ham. Focus Group Discussion (FGD) Penilaian Kabupaten / Kota Peduli Ham. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan sebagai Pj. Bupati Kutai Kartanegara. Pengambilan Sumpah Jabatan Pj. Bupati Kutai Kartanegara. Koordinasi Perjanjian Penandatanganan Surat Keputusan Perjanjian Blok Mahakam. BPHN JDIH - Badan Pembin...

2

JDIH Kutai Kartanegara

http://jdih.kutaikartanegarakab.go.id/galeri

Tim Lomba Kadarkum Kabupaten Kutai Kartanegara. Tim Lomba Kadarkum Kabupaten Kutai Kartanegara masuk ke Babak Final Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi Kaltim. Diskusi Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Ham. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan sebagai Pj. Bupati Kutai Kartanegara. Koordinasi Perjanjian Penandatanganan Surat Keputusan Perjanjian Blok Mahakam. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. BPHN JDIH - Badan Pembinaan Hukum Nasional.

3

JDIH Kutai Kartanegara

http://jdih.kutaikartanegarakab.go.id/struktur_organisasi

1 Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum. 2 Sub Bagian Bantuan Hukum. 3 Sub Bagian Perundang-undangan. Tim Lomba Kadarkum Kabupaten Kutai Kartanegara. Tim Lomba Kadarkum Kabupaten Kutai Kartanegara masuk ke Babak Final Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi Kaltim. Diskusi Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Ham. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan sebagai Pj. Bupati Kutai Kartanegara. Koordinasi Perjanjian Penandatanganan Surat Keputusan Perjanjian Blok Mahakam. BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

4

JDIH Kutai Kartanegara

http://jdih.kutaikartanegarakab.go.id/informasi_hukum/index/3

Tim Lomba Kadarkum Kabupaten Kutai Kartanegara. Tim Lomba Kadarkum Kabupaten Kutai Kartanegara masuk ke Babak Final Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi Kaltim. Diskusi Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Ham. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan sebagai Pj. Bupati Kutai Kartanegara. Koordinasi Perjanjian Penandatanganan Surat Keputusan Perjanjian Blok Mahakam. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. BPHN JDIH - Badan Pembinaan Hukum Nasional.

5

JDIH Kutai Kartanegara

http://jdih.kutaikartanegarakab.go.id/buku_tamu

Tim Lomba Kadarkum Kabupaten Kutai Kartanegara. Tim Lomba Kadarkum Kabupaten Kutai Kartanegara masuk ke Babak Final Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi Kaltim. Diskusi Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Ham. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan sebagai Pj. Bupati Kutai Kartanegara. Koordinasi Perjanjian Penandatanganan Surat Keputusan Perjanjian Blok Mahakam. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. BPHN JDIH - Badan Pembinaan Hukum Nasional.

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 13 MORE

TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE

18

LINKS TO THIS WEBSITE

jdih.kutaitimurkab.go.id jdih.kutaitimurkab.go.id

Gallery Foto | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Kutai Timur

http://jdih.kutaitimurkab.go.id/gallery

Bab 1 – Latar Belakang. Bab 2 – Renstra Bagian Hukum. Bab 3 – Tugas dan Fungsi. Bab 4 : Program dan Kegiatan. PENYULUHAN HUKUM TERPADU DAN SOSIALISASI PERDA DI SANGKULIRANG. BIMBINGAN APLIKASI DATA BASE TENTANG JDIH BERSAMA BIRO HUKUM SEKRETARIAT PROVINSI. BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM. Galakan Terus Kesadaran Hukum Masyarakat, Agar Tercipta Tertib Hukum di Kutim. PENYULUHAN HUKUM TERPADU DAN SOSIALISASI PERDA.

jdih.kutaitimurkab.go.id jdih.kutaitimurkab.go.id

jdih | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Kutai Timur

http://jdih.kutaitimurkab.go.id/author/ngademin

Bab 1 – Latar Belakang. Bab 2 – Renstra Bagian Hukum. Bab 3 – Tugas dan Fungsi. Bab 4 : Program dan Kegiatan. Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman. On Nov 17, 2014 in Artikel Hukum. Ada sekitar 4 (empat) kali amandemen, yaitu pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Rumusan pasal yang dikemukakan di dalam UUD tahun 1945 pasca amandemen menyatakan secara tegas. The Government Versus the Ombudsman: What Role for Judicial Review? On Nov 17, 2014 in Artikel Hukum. On Nov 17, 2014 in Artikel Hukum.

jdih.kutaitimurkab.go.id jdih.kutaitimurkab.go.id

Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Kutai Timur

http://jdih.kutaitimurkab.go.id/reformasi-konstitusi-perspektif-kekuasaan-kehakiman

Bab 1 – Latar Belakang. Bab 2 – Renstra Bagian Hukum. Bab 3 – Tugas dan Fungsi. Bab 4 : Program dan Kegiatan. Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman. Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman. On Nov 17, 2014 in Artikel Hukum. Ada sekitar 4 (empat) kali amandemen, yaitu pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Rumusan pasal yang dikemukakan di dalam UUD tahun 1945 pasca amandemen menyatakan secara tegas. Pengaturan berbagai prinsip yang sangat mendasar di dalam suatu konstitusi seyogia...

jdih.kutaitimurkab.go.id jdih.kutaitimurkab.go.id

Gallery Foto | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Kutai Timur

http://jdih.kutaitimurkab.go.id/gallery-foto

Bab 1 – Latar Belakang. Bab 2 – Renstra Bagian Hukum. Bab 3 – Tugas dan Fungsi. Bab 4 : Program dan Kegiatan. PENYULUHAN HUKUM TERPADU DAN SOSIALISASI PERDA DI SANGKULIRANG. BIMBINGAN APLIKASI DATA BASE TENTANG JDIH BERSAMA BIRO HUKUM SEKRETARIAT PROVINSI. BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM. Galakan Terus Kesadaran Hukum Masyarakat, Agar Tercipta Tertib Hukum di Kutim. PENYULUHAN HUKUM TERPADU DAN SOSIALISASI PERDA.

jdih.kutaitimurkab.go.id jdih.kutaitimurkab.go.id

Ilmu Hukum dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Modern | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Kutai Timur

http://jdih.kutaitimurkab.go.id/ilmu-hukum-dalam-perspektif-ilmu-pengetahuan-modern

Bab 1 – Latar Belakang. Bab 2 – Renstra Bagian Hukum. Bab 3 – Tugas dan Fungsi. Bab 4 : Program dan Kegiatan. Ilmu Hukum dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Modern. Ilmu Hukum dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Modern. On Nov 17, 2014 in Artikel Hukum. Ilmu pengetahuan memang berkembang begitu cepat. Hal ini dimungkinkan, karena ia mengibaskan cara orang mengusahakan ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang sangat sakral dalam pandangan teologia, ilmu hukum adalah merupakan salah satu bagian kajian yang ta...

jdih.kutaitimurkab.go.id jdih.kutaitimurkab.go.id

Bab 1 – Latar Belakang | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Kutai Timur

http://jdih.kutaitimurkab.go.id/bab-1-latar-belakang

Bab 1 – Latar Belakang. Bab 2 – Renstra Bagian Hukum. Bab 3 – Tugas dan Fungsi. Bab 4 : Program dan Kegiatan. Bab 1 – Latar Belakang. Bab 1 – Latar Belakang. Kabupaten Kutai Timur merupaka salah satu Kabupaten pemekaran dalam wilayah Propinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Timur. Ditinjau dari Geografis Kabupaten Kutai Timur. Dengan semangat Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan otono...

jdih.kutaitimurkab.go.id jdih.kutaitimurkab.go.id

PENYULUHAN HUKUM TERPADU DAN SOSIALISASI PERDA | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Kutai Timur

http://jdih.kutaitimurkab.go.id/penyuluhan-hukum-terpadu-dan-sosialisasi-perda

Bab 1 – Latar Belakang. Bab 2 – Renstra Bagian Hukum. Bab 3 – Tugas dan Fungsi. Bab 4 : Program dan Kegiatan. PENYULUHAN HUKUM TERPADU DAN SOSIALISASI PERDA. PENYULUHAN HUKUM TERPADU DAN SOSIALISASI PERDA. Posted by jdih admin. On Mar 9, 2015 in Kegiatan. PENYULUHAN HUKUM TERPADU DAN SOSIALISASI PERDA DI SANGKULIRANG. BIMBINGAN APLIKASI DATA BASE TENTANG JDIH BERSAMA BIRO HUKUM SEKRETARIAT PROVINSI. BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 23 MORE

TOTAL LINKS TO THIS WEBSITE

30

OTHER SITES

jdih.kominfo.go.id jdih.kominfo.go.id

JDIH KEMKOMINFO

Senin, 17 Agustus 2015. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kepolisian Negara Republik Indonesia. LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN. LEMBAGA NON STRUKTURAL (KOMISI). LEMBAGA NON STRUKTURAL (BADAN). ANGGOTA JDIH KEMENTERIAN KOMINFO. Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika. Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika. Jakarta, Rokum Kominfo - Berdasa...

jdih.kotaprabumulih.go.id jdih.kotaprabumulih.go.id

JDIH Prabumulih

Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan antara lain untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Adanya pelayanan informasi yang prima akan mendorong partisipasi masyarkat yang selanjutnya akan mendorong akuntabilitas pejabat publik maupun kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan. Jaringan Dokume. Jumat, 7 Maret 2014 11:57 WIB. Jumat, 20 Februari 2015 11:30 WIB. 2013 Si...

jdih.kotawaringinbaratkab.go.id jdih.kotawaringinbaratkab.go.id

Beranda

Bagian Hukum Setda Kobar. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dituntut harus disiplin, sejak 2011 lalu. BKD telah memberikan saksi pemecatan terhadap 5 PNS. Dengan sosialisasi PP Nomor 53 ini, pegawai bisa mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibanya serta mengoptimalkan kenerja sesuai tugas pokok masing-masing. Aturan tertuang dalam PP baru ini jauh lebih keras dibadingkan PP sebelumnya ujar Hariyadi. Pemkab Resmi Berhentikan 1 PNS.

jdih.kpu.go.id jdih.kpu.go.id

JDIH - Biro Hukum KPU

PKPU Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara detail. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Rapat Pemaparan Tindak Lanjut Hasil Konsultasi Bersama BPHN Terkait Pengelolaan Dan Pengembangan Website JDIH KPU. Kunjungan Kerja ke BPHN. Kunjungan Kerja ke BPHN. Data/foto slideshow/2015-07-07 Ringkasan Dana Kampanye1.JPG. Data/foto slides...

jdih.kulonprogokab.go.id jdih.kulonprogokab.go.id

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kulon Progo

Website Pemkab Kulon Progo. Fungsi dan Tugas JDIH. Program Legislasi Daerah (Prolegda). PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2017. PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2018. Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Desa. PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2018. Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa. PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2018. PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2018. Diseminasi Ranham Di Kab. Kulon Progo. Rabu, 23 Desember 2015 10:22:21. Raquo; I...

jdih.kutaikartanegarakab.go.id jdih.kutaikartanegarakab.go.id

JDIH Kutai Kartanegara

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kutai Kartanegara adalah merupakan sistem yang dikembangkan oleh Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sambutan Kepala Bagian Administrasi Hukum mengenai peluncuran Sistem Jaringan Data Informasi Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara. Bagan organisasi Bagian Administrasi Hukum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SARANG BUNRUNG WALET No 58 Tahun 2013. Unduh (11388.69 KB). Kegiatan Disemin...

jdih.kutaitimurkab.go.id jdih.kutaitimurkab.go.id

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Kutai Timur | Just another WordPress site

Bab 1 – Latar Belakang. Bab 2 – Renstra Bagian Hukum. Bab 3 – Tugas dan Fungsi. Bab 4 : Program dan Kegiatan. PENYULUHAN HUKUM TERPADU DAN SOSIALISASI PERDA. Posted by jdih admin. On Mar 9, 2015 in Kegiatan. Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman. On Nov 17, 2014 in Artikel Hukum. Ada sekitar 4 (empat) kali amandemen, yaitu pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Rumusan pasal yang dikemukakan di dalam UUD tahun 1945 pasca amandemen menyatakan secara tegas. On Nov 17, 2014 in Artikel Hukum.

jdih.lampungtimurkab.go.id jdih.lampungtimurkab.go.id

Situs Resmi Sekretariat Hukum Kabupaten Lampung Timur

LAMPUNG TIMUR MEMPUNYAI 9 PERDA DI TAHUN 2014. Kabupaten Lampung Timur mempunyai 9 PERDA di Tahun 2014 yaitu :. 1 APBD Tahun Anggaran 2014. 2 Penyelenggaraan Bantuan Hukum. 3izin usaha jasa konstruksi. 4 Penyelenggaraan ketenagakerjaan dan perlindungan modal tenaga kerja asing di Kabupaten Lampung Timur. 5 Penyertaan Modal pada PT . Bank Lampung. 6 Penerbitan pas kecil kapal dengan tonase kotor kurang dari 7 GT. DPRD Lampung Timur Sahkan Delapan Raperda. Jadwal Pembahasan Raperda Kabupaten Lampung Timur.

jdih.lan.go.id jdih.lan.go.id

JDIH - Lembaga Administrasi Negara

Lampiran Perka LAN No. 3 Tahun 2017 tentang Rincian Tarif atas Jenis PNBP yang berasal dari Diklat Teknis dan Fungsional pada LAN. Lampiran Perka LAN No. 3 Tahun 2017 tentang Rincian Tarif atas Jenis PNBP yang berasal dari Diklat Teknis dan Fungsional pada LAN  Download Lampiran Perkalan No. 3 Tahun. Jumat,06 Januari 2017. Jumat,06 Januari 2017. Lampiran Perka LAN No. 1 Tahun 2017 tentang Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan LAN Tahun Anggaran 2017. Jumat,06 Januari 2017.

jdih.langsakota.go.id jdih.langsakota.go.id

Selamat Datang di Situs Resmi JDIH Pemerintah Kota Langsa

LAKIP and PERJANJIAN KERJA. Selamat Datang di Situs Resmi JDIH Pemerintah Kota Langsa. Welcome to Kota Langsa. Appropriately facilitate bricks-and-clicks intellectual…. Senin, 15 Juli 2013. Quickly implement customized platforms vis-a-vis synergistic…. Rabu, 10 Juli 2013. Pusat Kuliner Kota Langsa Diresmikan. Langsa - Pusat Kuliner Kota Langsa Diresmikan. Usai Kloter II Dilepas, Kloter III (Bireuen, Pijay, dan Acut) Masuk Asrama. Sambut Tahun Emas, IAIN Ar-Raniry Gelar Seminar Internasional. KOMISI VI DP...

jdih.lapan.go.id jdih.lapan.go.id

Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum - LAPAN

PUU Terkait Tugas and Fungsi. Paten Yang Telah Sertifikasi. Paten Yang Sedang Dalam Proses. JDIH merupakan salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum, meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum, dan meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum. Asistensi dan Evaluasi JDIH LAPAN bersama Pusat JDIHN BPHN Kementerian Hukum dan HAM. Read more: Asistensi dan Evaluasi JDIH LAPAN bersama Pusat JDIHN BPHN Kementerian Hukum dan HAM. Pada tangga...