jdih.kominfo.go.id
JDIH KEMKOMINFOJDIH KEMKOMINFO
http://jdih.kominfo.go.id/
JDIH KEMKOMINFO
http://jdih.kominfo.go.id/
TODAY'S RATING
>1,000,000
Date Range
HIGHEST TRAFFIC ON
Wednesday
LOAD TIME
3.9 seconds
16x16
32x32
64x64
PAGES IN
THIS WEBSITE
19
SSL
EXTERNAL LINKS
132
SITE IP
202.89.117.28
LOAD TIME
3.863 sec
SCORE
6.2
JDIH KEMKOMINFO | jdih.kominfo.go.id Reviews
https://jdih.kominfo.go.id
JDIH KEMKOMINFO
JDIH KEMKOMINFO - View Produk_kategori
https://jdih.kominfo.go.id/produk_kategori/view/id/15/t/memory+of+understanding
Selasa, 08 November 2016. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kepolisian Negara Republik Indonesia. LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN. LEMBAGA NON STRUKTURAL (KOMISI). LEMBAGA NON STRUKTURAL (BADAN). ANGGOTA JDIH KEMENTERIAN KOMINFO. Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika. Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika. Displaying 1-5 of 5 results.
JDIH KEMKOMINFO - Peta Situs JDIH
https://jdih.kominfo.go.id/site/map
Daftar Inventaris produk Hukum. Wwwjdih.kominfo.go.id. Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Gedung Utama Lantai V. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jln Medan Merdeka Barat No. 9, 10110, Jakarta Pusat, Indonesia.
JDIH KEMKOMINFO - View Produk_kategori
https://jdih.kominfo.go.id/produk_kategori/view/id/13/t/rancangan+undangundang
Selasa, 08 November 2016. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kepolisian Negara Republik Indonesia. LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN. LEMBAGA NON STRUKTURAL (KOMISI). LEMBAGA NON STRUKTURAL (BADAN). ANGGOTA JDIH KEMENTERIAN KOMINFO. Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika. Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika. Gedung Utama Lantai V.
JDIH KEMKOMINFO - View Produk_kategori
https://jdih.kominfo.go.id/produk_kategori/view/id/2/t/perpu
Selasa, 08 November 2016. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kepolisian Negara Republik Indonesia. LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN. LEMBAGA NON STRUKTURAL (KOMISI). LEMBAGA NON STRUKTURAL (BADAN). ANGGOTA JDIH KEMENTERIAN KOMINFO. Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika. Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika. Kategori Produk Hukum PERPU.
JDIH KEMKOMINFO - View Produk_kategori
https://jdih.kominfo.go.id/produk_kategori/view/id/5/t/keputusan+presiden
Selasa, 08 November 2016. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kepolisian Negara Republik Indonesia. LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN. LEMBAGA NON STRUKTURAL (KOMISI). LEMBAGA NON STRUKTURAL (BADAN). ANGGOTA JDIH KEMENTERIAN KOMINFO. Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika. Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika. Displaying 1-1 of 1 result.
TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE
19
Kementerian Komunikasi dan Informatika
https://kominfo.go.id/content/all/layanan_kominfo
Laporan Pelayanan Informasi Publik. Pengadaan Barang dan Jasa. RUP Barang dan Jasa. Laporan Pelayanan Informasi Publik. Pengadaan Barang dan Jasa. RUP Barang dan Jasa. Mendagri: Situs Cek KTP Bukan Buatan Kemendagri. Integrasi e-Warong, Layani 1000 Penerima PKH dan Rastra. Proyek Palapa Ring Wujudkan Pembangunan Indonesia Sentris. Kominfo Blokir Situs Cektkp.com. Gemakan Keberagaman Jelang Hari Bhakti Postel 2016. Gubernur Sulawesi Utara Harap Pemkab dan Pemkot Sambut Baik Palapa Ring Paket Tengah. Kemen...
Kementerian Komunikasi dan Informatika
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5417/Industri+Kita+Mampu+Mandiri/0/berita
Laporan Pelayanan Informasi Publik. Pengadaan Barang dan Jasa. RUP Barang dan Jasa. Laporan Pelayanan Informasi Publik. Pengadaan Barang dan Jasa. RUP Barang dan Jasa. Mendagri: Situs Cek KTP Bukan Buatan Kemendagri. Integrasi e-Warong, Layani 1000 Penerima PKH dan Rastra. Proyek Palapa Ring Wujudkan Pembangunan Indonesia Sentris. Kominfo Blokir Situs Cektkp.com. Gemakan Keberagaman Jelang Hari Bhakti Postel 2016. Gubernur Sulawesi Utara Harap Pemkab dan Pemkot Sambut Baik Palapa Ring Paket Tengah. Tampi...
JDIH | Kementerian Perhubungan
http://jdih.dephub.go.id/index.php/informasi_hukum/timeline/artikel
Rabu, 9 November 2016. Peraturan Tk Eselon I. Keputusan Tk Eselon I. SE Tk Eselon I. Instruksi Tk Eselon I. Peraturan Tk Eselon I. Keputusan Tk Eselon I. SE Tk Eselon I. Instruksi Tk Eselon I. Artikel / Tulisan Hukum. PM 51 Tahun 2016, PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 51 TAHUN 2016. PM 54 Tahun 2016, PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 54 TAHUN 2016. PM 27 Tahun 2016, PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 27 TAHUN 2016. KP 655 Tahun 2016, KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP 655 TAHUN 2016.
JDIH | Kementerian Perhubungan
http://jdih.dephub.go.id/index.php/produk_hukum/timeline/Lain-lain
Rabu, 9 November 2016. Peraturan Tk Eselon I. Keputusan Tk Eselon I. SE Tk Eselon I. Instruksi Tk Eselon I. Peraturan Tk Eselon I. Keputusan Tk Eselon I. SE Tk Eselon I. Instruksi Tk Eselon I. Artikel / Tulisan Hukum. PM 51 Tahun 2016, PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 51 TAHUN 2016. PM 54 Tahun 2016, PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 54 TAHUN 2016. PM 27 Tahun 2016, PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 27 TAHUN 2016. KP 655 Tahun 2016, KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP 655 TAHUN 2016.
JDIH | Kementerian Perhubungan
http://jdih.dephub.go.id/index.php/informasi_hukum/timeline/abstrak
Rabu, 9 November 2016. Peraturan Tk Eselon I. Keputusan Tk Eselon I. SE Tk Eselon I. Instruksi Tk Eselon I. Peraturan Tk Eselon I. Keputusan Tk Eselon I. SE Tk Eselon I. Instruksi Tk Eselon I. Artikel / Tulisan Hukum. PM 51 Tahun 2016, PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 51 TAHUN 2016. PM 54 Tahun 2016, PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 54 TAHUN 2016. PM 27 Tahun 2016, PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 27 TAHUN 2016. KP 655 Tahun 2016, KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP 655 TAHUN 2016.
JDIH | Kementerian Perhubungan
http://jdih.dephub.go.id/index.php/informasi_hukum/timeline/berita
Rabu, 9 November 2016. Peraturan Tk Eselon I. Keputusan Tk Eselon I. SE Tk Eselon I. Instruksi Tk Eselon I. Peraturan Tk Eselon I. Keputusan Tk Eselon I. SE Tk Eselon I. Instruksi Tk Eselon I. Artikel / Tulisan Hukum. PM 51 Tahun 2016, PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 51 TAHUN 2016. PM 54 Tahun 2016, PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 54 TAHUN 2016. PM 27 Tahun 2016, PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 27 TAHUN 2016. KP 655 Tahun 2016, KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP 655 TAHUN 2016.
JDIH | Kementerian Perhubungan
http://jdih.dephub.go.id/index.php/produk_hukum/view/UzFBZ016WTFJRlJCU0ZWT0lESXdNVFU9
Rabu, 9 November 2016. Peraturan Tk Eselon I. Keputusan Tk Eselon I. SE Tk Eselon I. Instruksi Tk Eselon I. Peraturan Tk Eselon I. Keputusan Tk Eselon I. SE Tk Eselon I. Instruksi Tk Eselon I. Artikel / Tulisan Hukum. PM 51 Tahun 2016, PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 51 TAHUN 2016. PM 54 Tahun 2016, PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 54 TAHUN 2016. PM 27 Tahun 2016, PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 27 TAHUN 2016. KP 655 Tahun 2016, KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP 655 TAHUN 2016.
perhubungan.bandaacehkota.go.id
Visi dan Misi – Dishubkominfo Kota Banda Aceh
http://perhubungan.bandaacehkota.go.id/v3/profil/visi-dan-misi
Dishubkominfo Kota Banda Aceh. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Kota Banda Aceh. Fungsi & Wewenang. Rencana Umum Pengadaan (RUP). Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seksi Manajemen dan Keselamatan Lalulintas. Seksi Angkutan dan Terminal. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana. Bidang Lalulintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan. Seksi Lalu lintas Sungai dan Penyeberangan. Seksi Pengawasan Keselamatan Pelayaran. Bidang Komunikasi dan Telekomunikasi. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
TOTAL LINKS TO THIS WEBSITE
132
JDI Hukum
Selasa, 18 Agustus 2015. Peraturan Menteri Keuangan terbaru 149/PMK.04/2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Tanggal 31 Juli 2015. Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Tanggal 31 Juli 2015. Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. User aktif : 43.
Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Senin, 10 April 2017. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Senin, 10 April 2017. Selasa, 01 Desember 2015. Bimbingan Teknis Legal Drafting Tahun 2015. Rabu, 25 November 2015. Lomba KADARKUM Tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2015. Selamat Datang di Website JDIH Pemerintah Kabupaten Kendal. Semoga dengan adanya website ini, diharapkan mampu meningkatkan efektifitas penyebarluasan produk hukum khususnya Produk Hukum Daerah Kabupaten Kendal yang meliputi Peraturan Daerah (PERDA). Pengunjung hari ini: 30.
BERANDA
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player. Perda Prov.Kepri No.02 tahun 2015) PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU. Perda Prov.Kepri No.01 tahun 2015) PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH KEPULAUAN RIAU. Perwako Batam No.32 tahun 2014) Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Mayarakat (PNPM) Perkotaan Melalui Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Dasara Pemukiman Di Kelurahan Kota Batam. Biro Huk...
JDIH Kabupaten Kerinci
Selamat Datang di Situs Resmi. Jaringan dokumentasi and produk hukum kabupaten kerinci. Dengan adanya aplikasi ini pengunjung dapat dengan mudah mencari dan menemukan produk hukum yang diinginkan. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional. Gambaran Umum Jdih Pemerintah Kabupaten Kerinci. Page rendered in 0.0295.
Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum | Kabupaten Ketapang
Visi & Misi. Undang – Undang. Semarak Ramadhan Komunitas Motor Gelar Permainan Meriam Karbit. Keberadaan Kelompok KIM Kecamatan Simpang Dua. PT HSL Hibahkan Lapter. Syukuran Panen Padi Dendang dan Lounching Perdana Beras Dendang. Perayaan Imlek bersama 2015/2566 Mendorong Terciptanya Kehidupan Harmonis dan Kondusif. Deklarasi Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan. Anggota DPR RI dukung food estate Ketapang. 103 Peserta Lulus Tes CPNS Terima SK. Visi & Misi. Undang – Undang. Jun 30, 2015. Jun 04, 2015.
JDIH KEMKOMINFO
Senin, 17 Agustus 2015. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kepolisian Negara Republik Indonesia. LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN. LEMBAGA NON STRUKTURAL (KOMISI). LEMBAGA NON STRUKTURAL (BADAN). ANGGOTA JDIH KEMENTERIAN KOMINFO. Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika. Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika. Jakarta, Rokum Kominfo - Berdasa...
JDIH Prabumulih
Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan antara lain untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Adanya pelayanan informasi yang prima akan mendorong partisipasi masyarkat yang selanjutnya akan mendorong akuntabilitas pejabat publik maupun kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan. Jaringan Dokume. Jumat, 7 Maret 2014 11:57 WIB. Jumat, 20 Februari 2015 11:30 WIB. 2013 Si...
jdih.kotawaringinbaratkab.go.id
Beranda
Bagian Hukum Setda Kobar. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dituntut harus disiplin, sejak 2011 lalu. BKD telah memberikan saksi pemecatan terhadap 5 PNS. Dengan sosialisasi PP Nomor 53 ini, pegawai bisa mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibanya serta mengoptimalkan kenerja sesuai tugas pokok masing-masing. Aturan tertuang dalam PP baru ini jauh lebih keras dibadingkan PP sebelumnya ujar Hariyadi. Pemkab Resmi Berhentikan 1 PNS.
JDIH - Biro Hukum KPU
PKPU Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara detail. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Rapat Pemaparan Tindak Lanjut Hasil Konsultasi Bersama BPHN Terkait Pengelolaan Dan Pengembangan Website JDIH KPU. Kunjungan Kerja ke BPHN. Kunjungan Kerja ke BPHN. Data/foto slideshow/2015-07-07 Ringkasan Dana Kampanye1.JPG. Data/foto slides...
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kulon Progo
Website Pemkab Kulon Progo. Fungsi dan Tugas JDIH. Program Legislasi Daerah (Prolegda). PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2017. PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2018. Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Desa. PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2018. Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa. PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2018. PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2018. Diseminasi Ranham Di Kab. Kulon Progo. Rabu, 23 Desember 2015 10:22:21. Raquo; I...
jdih.kutaikartanegarakab.go.id
JDIH Kutai Kartanegara
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kutai Kartanegara adalah merupakan sistem yang dikembangkan oleh Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sambutan Kepala Bagian Administrasi Hukum mengenai peluncuran Sistem Jaringan Data Informasi Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara. Bagan organisasi Bagian Administrasi Hukum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SARANG BUNRUNG WALET No 58 Tahun 2013. Unduh (11388.69 KB). Kegiatan Disemin...