jdih.kotawaringinbaratkab.go.id
BerandaMy Joomla CMS
http://jdih.kotawaringinbaratkab.go.id/
My Joomla CMS
http://jdih.kotawaringinbaratkab.go.id/
TODAY'S RATING
>1,000,000
Date Range
HIGHEST TRAFFIC ON
Sunday
LOAD TIME
1.9 seconds
16x16
PAGES IN
THIS WEBSITE
13
SSL
EXTERNAL LINKS
1
SITE IP
118.97.203.125
LOAD TIME
1.875 sec
SCORE
6.2
Beranda | jdih.kotawaringinbaratkab.go.id Reviews
https://jdih.kotawaringinbaratkab.go.id
My Joomla CMS
jdih.kotawaringinbaratkab.go.id
Profil
http://www.jdih.kotawaringinbaratkab.go.id/index.php/profil
Jump to main navigation and login. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat. Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas Melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan, penyusunan, menelaah, meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah, memberikan bantuan hukum, publikasi atau penyuluhan peraturan perundang-undangan serta dokumentasi hukum. Menyusun perencanaan program kegiatan koordinasi perumusan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Kepala Daerah;. Kepala ...
KEPUTUSAN BUPATI NO. 8 TAHUN 2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERDA KAB. KOBAR NO. 12 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR, SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERDA KAB. KOBAR NO. 9 TAHUN 2004
http://www.jdih.kotawaringinbaratkab.go.id/index.php/47-keputusan-bupati/keputusan-bupati-thn-2004/578-keputusan-bupati-no-8-tahun-2004-tentang-petunjuk-pelaksana-perda-kab-kobar-no-12-tahun-2000-tentang-retribusi-tempat-khusus-parkir-sebagaimana-diubah-dengan-perda-kab-kobar-no-9-tahun-2004
Jump to main navigation and login. Jump to additional information. Keputusan Bupati Thn. 2004. KEPUTUSAN BUPATI NO. 8 TAHUN 2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERDA KAB. KOBAR NO. 12 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR, SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERDA KAB. KOBAR NO. 9 TAHUN 2004. KEPUTUSAN BUPATI NO. 8 TAHUN 2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERDA KAB. KOBAR NO. 12 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR, SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERDA KAB. KOBAR NO. 9 TAHUN 2004.
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD T.A. 2004
http://www.jdih.kotawaringinbaratkab.go.id/index.php/47-keputusan-bupati/keputusan-bupati-thn-2004/579-keputusan-bupati-nomor-11-tahun-2004-tentang-penjabaran-perubahan-apbd-t-a-2004
Jump to main navigation and login. Jump to additional information. Keputusan Bupati Thn. 2004. KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD T.A. 2004. KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD T.A. 2004. E-mail (required, but will not display). Notify me of follow-up comments. Currently are 2 guests and no members online. Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Jl Sutan Syahrir No. 2 Pangkalan Bun.
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
http://www.jdih.kotawaringinbaratkab.go.id/index.php/perbup-thn-2013/371-peraturan-bupati-kotawaringin-barat-nomor-15-tahun-2013-tentang-sistem-akuntansi-badan-layanan-umum-daerah-pada-rumah-sakit-umum-daerah-sultan-imanuddin-pangkalan-bun
Jump to main navigation and login. Perbup Thn. 2013. PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN. PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN. E-mail (required, but will not display). Notify me of follow-up comments.
Himpunan Peraturan
http://www.jdih.kotawaringinbaratkab.go.id/index.php/himpunan-peraturan
Bagian Hukum Setda Kobar. Page 1 of 59. RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. Peraturan Daerah No 14 Tahun 2007 Tentang PERUBAHAN PERDA KAB.KOBAR NO.5 TH.2002 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. RETRIBUSI MASUK OBYEK WISATA. RETRIBUSI PENGANGKUTAN HASIL HUTAN, PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN INDUSTRI. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2007 Tentang PENCABUTAN PERDA KAB.KOBAR NO.15 TH.2002 TENTANG RETRIBUSI PENGANGKUTAN HASIL HUTAN, PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN INDUSTRI dll. You are here: .
TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE
13
BERANDA
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player. Perda Prov.Kepri No.02 tahun 2015) PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU. Perda Prov.Kepri No.01 tahun 2015) PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH KEPULAUAN RIAU. Perwako Batam No.32 tahun 2014) Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Mayarakat (PNPM) Perkotaan Melalui Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Dasara Pemukiman Di Kelurahan Kota Batam. Biro Huk...
JDIH Kabupaten Kerinci
Selamat Datang di Situs Resmi. Jaringan dokumentasi and produk hukum kabupaten kerinci. Dengan adanya aplikasi ini pengunjung dapat dengan mudah mencari dan menemukan produk hukum yang diinginkan. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional. Gambaran Umum Jdih Pemerintah Kabupaten Kerinci. Page rendered in 0.0295.
Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum | Kabupaten Ketapang
Visi & Misi. Undang – Undang. Semarak Ramadhan Komunitas Motor Gelar Permainan Meriam Karbit. Keberadaan Kelompok KIM Kecamatan Simpang Dua. PT HSL Hibahkan Lapter. Syukuran Panen Padi Dendang dan Lounching Perdana Beras Dendang. Perayaan Imlek bersama 2015/2566 Mendorong Terciptanya Kehidupan Harmonis dan Kondusif. Deklarasi Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan. Anggota DPR RI dukung food estate Ketapang. 103 Peserta Lulus Tes CPNS Terima SK. Visi & Misi. Undang – Undang. Jun 30, 2015. Jun 04, 2015.
JDIH KEMKOMINFO
Senin, 17 Agustus 2015. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kepolisian Negara Republik Indonesia. LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN. LEMBAGA NON STRUKTURAL (KOMISI). LEMBAGA NON STRUKTURAL (BADAN). ANGGOTA JDIH KEMENTERIAN KOMINFO. Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika. Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika. Jakarta, Rokum Kominfo - Berdasa...
JDIH Prabumulih
Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan antara lain untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Adanya pelayanan informasi yang prima akan mendorong partisipasi masyarkat yang selanjutnya akan mendorong akuntabilitas pejabat publik maupun kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan. Jaringan Dokume. Jumat, 7 Maret 2014 11:57 WIB. Jumat, 20 Februari 2015 11:30 WIB. 2013 Si...
jdih.kotawaringinbaratkab.go.id
Beranda
Bagian Hukum Setda Kobar. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dituntut harus disiplin, sejak 2011 lalu. BKD telah memberikan saksi pemecatan terhadap 5 PNS. Dengan sosialisasi PP Nomor 53 ini, pegawai bisa mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibanya serta mengoptimalkan kenerja sesuai tugas pokok masing-masing. Aturan tertuang dalam PP baru ini jauh lebih keras dibadingkan PP sebelumnya ujar Hariyadi. Pemkab Resmi Berhentikan 1 PNS.
JDIH - Biro Hukum KPU
PKPU Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara detail. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Rapat Pemaparan Tindak Lanjut Hasil Konsultasi Bersama BPHN Terkait Pengelolaan Dan Pengembangan Website JDIH KPU. Kunjungan Kerja ke BPHN. Kunjungan Kerja ke BPHN. Data/foto slideshow/2015-07-07 Ringkasan Dana Kampanye1.JPG. Data/foto slides...
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kulon Progo
Website Pemkab Kulon Progo. Fungsi dan Tugas JDIH. Program Legislasi Daerah (Prolegda). PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2017. PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2018. Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Desa. PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2018. Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa. PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2018. PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2018. Diseminasi Ranham Di Kab. Kulon Progo. Rabu, 23 Desember 2015 10:22:21. Raquo; I...
jdih.kutaikartanegarakab.go.id
JDIH Kutai Kartanegara
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kutai Kartanegara adalah merupakan sistem yang dikembangkan oleh Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sambutan Kepala Bagian Administrasi Hukum mengenai peluncuran Sistem Jaringan Data Informasi Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara. Bagan organisasi Bagian Administrasi Hukum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SARANG BUNRUNG WALET No 58 Tahun 2013. Unduh (11388.69 KB). Kegiatan Disemin...
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Kutai Timur | Just another WordPress site
Bab 1 – Latar Belakang. Bab 2 – Renstra Bagian Hukum. Bab 3 – Tugas dan Fungsi. Bab 4 : Program dan Kegiatan. PENYULUHAN HUKUM TERPADU DAN SOSIALISASI PERDA. Posted by jdih admin. On Mar 9, 2015 in Kegiatan. Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman. On Nov 17, 2014 in Artikel Hukum. Ada sekitar 4 (empat) kali amandemen, yaitu pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Rumusan pasal yang dikemukakan di dalam UUD tahun 1945 pasca amandemen menyatakan secara tegas. On Nov 17, 2014 in Artikel Hukum.
Situs Resmi Sekretariat Hukum Kabupaten Lampung Timur
LAMPUNG TIMUR MEMPUNYAI 9 PERDA DI TAHUN 2014. Kabupaten Lampung Timur mempunyai 9 PERDA di Tahun 2014 yaitu :. 1 APBD Tahun Anggaran 2014. 2 Penyelenggaraan Bantuan Hukum. 3izin usaha jasa konstruksi. 4 Penyelenggaraan ketenagakerjaan dan perlindungan modal tenaga kerja asing di Kabupaten Lampung Timur. 5 Penyertaan Modal pada PT . Bank Lampung. 6 Penerbitan pas kecil kapal dengan tonase kotor kurang dari 7 GT. DPRD Lampung Timur Sahkan Delapan Raperda. Jadwal Pembahasan Raperda Kabupaten Lampung Timur.
