jdih.kotaprabumulih.go.id

jdih.kendalkab.go.id

Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Senin, 10 April 2017. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Senin, 10 April 2017. Selasa, 01 Desember 2015. Bimbingan Teknis Legal Drafting Tahun 2015. Rabu, 25 November 2015. Lomba KADARKUM Tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2015. Selamat Datang di Website JDIH Pemerintah Kabupaten Kendal. Semoga dengan adanya website ini, diharapkan mampu meningkatkan efektifitas penyebarluasan produk hukum khususnya Produk Hukum Daerah Kabupaten Kendal yang meliputi Peraturan Daerah (PERDA). Pengunjung hari ini: 30.

jdih.kepriprov.go.id

BERANDA

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player. Perda Prov.Kepri No.02 tahun 2015) PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU. Perda Prov.Kepri No.01 tahun 2015) PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH KEPULAUAN RIAU. Perwako Batam No.32 tahun 2014) Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Mayarakat (PNPM) Perkotaan Melalui Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Dasara Pemukiman Di Kelurahan Kota Batam. Biro Huk...

jdih.kerincikab.go.id

JDIH Kabupaten Kerinci

Selamat Datang di Situs Resmi. Jaringan dokumentasi and produk hukum kabupaten kerinci. Dengan adanya aplikasi ini pengunjung dapat dengan mudah mencari dan menemukan produk hukum yang diinginkan. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional. Gambaran Umum Jdih Pemerintah Kabupaten Kerinci. Page rendered in 0.0295.

jdih.ketapangkab.go.id

Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum | Kabupaten Ketapang

Visi & Misi. Undang – Undang. Semarak Ramadhan Komunitas Motor Gelar Permainan Meriam Karbit. Keberadaan Kelompok KIM Kecamatan Simpang Dua. PT HSL Hibahkan Lapter. Syukuran Panen Padi Dendang dan Lounching Perdana Beras Dendang. Perayaan Imlek bersama 2015/2566 Mendorong Terciptanya Kehidupan Harmonis dan Kondusif. Deklarasi Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan. Anggota DPR RI dukung food estate Ketapang. 103 Peserta Lulus Tes CPNS Terima SK. Visi & Misi. Undang – Undang. Jun 30, 2015. Jun 04, 2015.

jdih.kominfo.go.id

JDIH KEMKOMINFO

Senin, 17 Agustus 2015. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kepolisian Negara Republik Indonesia. LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN. LEMBAGA NON STRUKTURAL (KOMISI). LEMBAGA NON STRUKTURAL (BADAN). ANGGOTA JDIH KEMENTERIAN KOMINFO. Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika. Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika. Jakarta, Rokum Kominfo - Berdasa...

jdih.kotaprabumulih.go.id

JDIH Prabumulih

Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan antara lain untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Adanya pelayanan informasi yang prima akan mendorong partisipasi masyarkat yang selanjutnya akan mendorong akuntabilitas pejabat publik maupun kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan. Jaringan Dokume. Jumat, 7 Maret 2014 11:57 WIB. Jumat, 20 Februari 2015 11:30 WIB. 2013 Si...

jdih.kotawaringinbaratkab.go.id

Beranda

Bagian Hukum Setda Kobar. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dituntut harus disiplin, sejak 2011 lalu. BKD telah memberikan saksi pemecatan terhadap 5 PNS. Dengan sosialisasi PP Nomor 53 ini, pegawai bisa mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibanya serta mengoptimalkan kenerja sesuai tugas pokok masing-masing. Aturan tertuang dalam PP baru ini jauh lebih keras dibadingkan PP sebelumnya ujar Hariyadi. Pemkab Resmi Berhentikan 1 PNS.

jdih.kpu.go.id

JDIH - Biro Hukum KPU

PKPU Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara detail. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Rapat Pemaparan Tindak Lanjut Hasil Konsultasi Bersama BPHN Terkait Pengelolaan Dan Pengembangan Website JDIH KPU. Kunjungan Kerja ke BPHN. Kunjungan Kerja ke BPHN. Data/foto slideshow/2015-07-07 Ringkasan Dana Kampanye1.JPG. Data/foto slides...

jdih.kulonprogokab.go.id

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kulon Progo

Website Pemkab Kulon Progo. Fungsi dan Tugas JDIH. Program Legislasi Daerah (Prolegda). PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2017. PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2018. Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Desa. PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2018. Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa. PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2018. PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2018. Diseminasi Ranham Di Kab. Kulon Progo. Rabu, 23 Desember 2015 10:22:21. Raquo; I...

jdih.kutaikartanegarakab.go.id

JDIH Kutai Kartanegara

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kutai Kartanegara adalah merupakan sistem yang dikembangkan oleh Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sambutan Kepala Bagian Administrasi Hukum mengenai peluncuran Sistem Jaringan Data Informasi Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara. Bagan organisasi Bagian Administrasi Hukum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SARANG BUNRUNG WALET No 58 Tahun 2013. Unduh (11388.69 KB). Kegiatan Disemin...

jdih.kutaitimurkab.go.id

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Kutai Timur | Just another WordPress site

Bab 1 – Latar Belakang. Bab 2 – Renstra Bagian Hukum. Bab 3 – Tugas dan Fungsi. Bab 4 : Program dan Kegiatan. PENYULUHAN HUKUM TERPADU DAN SOSIALISASI PERDA. Posted by jdih admin. On Mar 9, 2015 in Kegiatan. Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman. On Nov 17, 2014 in Artikel Hukum. Ada sekitar 4 (empat) kali amandemen, yaitu pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Rumusan pasal yang dikemukakan di dalam UUD tahun 1945 pasca amandemen menyatakan secara tegas. On Nov 17, 2014 in Artikel Hukum.