jdih.tarakankota.go.id

Bagian Hukum Sekretariat Kota Tarakan

Isi dokumen yang terdapat pada website ini disalin sesuai dengan Dokumen Aslinya = = = = Dilarang memperjualbelikan seluruh isi konten dari website ini. Kementerian Dalam Negeri RI. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. IP Anda : 23.21.86.101. Terima Kasih Atas Kunjungan anda. Rakor JDIH Se- Kaltim dan Kaltara. Hasil Pertemuan Berkala JDIHN di Makassar. Sejarah Singkat Pembentukan JDIH. Pemikiran pentingnya keberadaan JDIH untuk pertama kali dikemukakan dalam Seminar Hukum Nasional ke III di ...

http://jdih.tarakankota.go.id/

OVERVIEW OF jdih.tarakankota.go.id

TRAFFIC RANK

>1,000,000

REVIEWS

0

PAGES IN THIS WEBSITE

17

LINKS TO THIS WEBSITE

CONTACTS

ADDRESSES

SOCIAL LINKS

ONLINE SINCE

WEBSITE DETAILS

SEO

PAGES

SIMILAR SITES

TRAFFIC RANK FOR JDIH.TARAKANKOTA.GO.ID

TODAY'S RATING

>1,000,000

TRAFFIC RANK - AVERAGE PER MONTH

BEST MONTH

July

AVERAGE PER DAY Of THE WEEK

HIGHEST TRAFFIC ON

Saturday

TRAFFIC BY CITY

Sign up

CUSTOMER REVIEWS

Average Rating: 3.0 out of 5 with 5 reviews

5 star

2

4 star

0

3 star

1

2 star

0

1 star

2

Hey there! Start your review of jdih.tarakankota.go.id

AVERAGE USER RATING

Write a Review

WEBSITE PREVIEW

LOAD TIME

6.6 seconds

CONTACTS AT JDIH.TARAKANKOTA.GO.ID

ADD CONTACT

Login

TO VIEW CONTACTS

Remove Contacts

FOR PRIVACY ISSUES

CONTENT

PAGES IN
THIS WEBSITE

17

SSL

EXTERNAL LINKS

25

SITE IP

116.90.164.21

LOAD TIME

6.602 sec

SCORE

6.2

PAGE TITLE

Bagian Hukum Sekretariat Kota Tarakan | jdih.tarakankota.go.id Reviews

<META> DESCRIPTION

Isi dokumen yang terdapat pada website ini disalin sesuai dengan Dokumen Aslinya = = = = Dilarang memperjualbelikan seluruh isi konten dari website ini. Kementerian Dalam Negeri RI. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. IP Anda : 23.21.86.101. Terima Kasih Atas Kunjungan anda. Rakor JDIH Se- Kaltim dan Kaltara. Hasil Pertemuan Berkala JDIHN di Makassar. Sejarah Singkat Pembentukan JDIH. Pemikiran pentingnya keberadaan JDIH untuk pertama kali dikemukakan dalam Seminar Hukum Nasional ke III di ...

<META> KEYWORDS

1 beranda

2 profil

3 agenda

4 berita

5 download

6 galeri foto

7 buku tamu

8 peraturan pusat

9 undang undang

10 tap mpr

CONTENT

Page content here

KEYWORDS ON PAGE

beranda,profil,agenda,berita,download,galeri foto,buku tamu,peraturan pusat,undang undang,tap mpr,perpres,permen,kepres,inpres,peraturan daerah,perda,perwali,prolegda,surat keputusan,produk hukum pusat,sekretariat negara ri,bphn ri,jdih kaltara,total hits

SERVER

Apache

CONTENT-TYPE

utf-8

GOOGLE PREVIEW

Bagian Hukum Sekretariat Kota Tarakan | jdih.tarakankota.go.id Reviews

https://jdih.tarakankota.go.id

Isi dokumen yang terdapat pada website ini disalin sesuai dengan Dokumen Aslinya = = = = Dilarang memperjualbelikan seluruh isi konten dari website ini. Kementerian Dalam Negeri RI. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. IP Anda : 23.21.86.101. Terima Kasih Atas Kunjungan anda. Rakor JDIH Se- Kaltim dan Kaltara. Hasil Pertemuan Berkala JDIHN di Makassar. Sejarah Singkat Pembentukan JDIH. Pemikiran pentingnya keberadaan JDIH untuk pertama kali dikemukakan dalam Seminar Hukum Nasional ke III di ...

INTERNAL PAGES

jdih.tarakankota.go.id

1

Bagian Hukum Sekretariat Kota Tarakan

http://jdih.tarakankota.go.id/semua-agenda.html

Jakarta, 23-26 November 2015 - Bimtek Pengelola Website JDIH di BPHN :. Kementerian Dalam Negeri RI. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. IP Anda : 66.160.134.3. Terima Kasih Atas Kunjungan anda. Bimbingan Teknis Pengelola Website JDIH. 23 November 2015 s/d 25 November 2015. 0900 - 16.00. Sosialisasi Hasil Penelitian Penanganan Konflik Antar Kelompok. Dengan Narasumber : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transformasi Kementerian Hukum dan Ham RI. 12 November 2015 s/d 12 November 2015.

2

Bagian Hukum Sekretariat Kota Tarakan

http://jdih.tarakankota.go.id/produk-hukum-39.html

Jakarta, 23-26 November 2015 - Bimtek Pengelola Website JDIH di BPHN :. Kementerian Dalam Negeri RI. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. IP Anda : 66.160.134.3. Terima Kasih Atas Kunjungan anda. Nama Peraturan : KEPPRES. Lampiran No.38 Tahun 2014 IFIAR-Charter-Approved-7-26-13. Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden. Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Utara. Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Tengah. Tweet oleh @jdih tarakan.

3

Bagian Hukum Sekretariat Kota Tarakan

http://jdih.tarakankota.go.id/semua-download.html

Jakarta, 23-26 November 2015 - Bimtek Pengelola Website JDIH di BPHN :. Kementerian Dalam Negeri RI. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. IP Anda : 66.160.134.3. Terima Kasih Atas Kunjungan anda. Tweet oleh @jdih tarakan.

4

Bagian Hukum Sekretariat Kota Tarakan

http://jdih.tarakankota.go.id/kategori-21-berita-daerah.html

Jakarta, 23-26 November 2015 - Bimtek Pengelola Website JDIH di BPHN :. Kementerian Dalam Negeri RI. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. IP Anda : 66.160.134.3. Terima Kasih Atas Kunjungan anda. Kategori : Berita Daerah. Selasa, 10 November 2015 - 10:37:20 WIB. Upacara Hari Pahlawan 2015. Rabu, 28 Oktober 2015 - 20:10:43 WIB. Revolusi Mental Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2015. Senin, 05 Oktober 2015 - 10:48:54 WIB. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Kota Tarakan Tahun 2015. Tarakan (...

5

Bagian Hukum Sekretariat Kota Tarakan

http://jdih.tarakankota.go.id/produk-hukum-41.html

Jakarta, 23-26 November 2015 - Bimtek Pengelola Website JDIH di BPHN :. Kementerian Dalam Negeri RI. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. IP Anda : 66.160.134.3. Terima Kasih Atas Kunjungan anda. Nama Peraturan : INPRES. PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI TAHUN 2014. Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014. Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretar. Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak.

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 12 MORE

TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE

17

LINKS TO THIS WEBSITE

jdih.kutaitimurkab.go.id

Gallery Foto | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Kutai Timur

http://jdih.kutaitimurkab.go.id/gallery

Bab 1 – Latar Belakang. Bab 2 – Renstra Bagian Hukum. Bab 3 – Tugas dan Fungsi. Bab 4 : Program dan Kegiatan. PENYULUHAN HUKUM TERPADU DAN SOSIALISASI PERDA DI SANGKULIRANG. BIMBINGAN APLIKASI DATA BASE TENTANG JDIH BERSAMA BIRO HUKUM SEKRETARIAT PROVINSI. BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM. Galakan Terus Kesadaran Hukum Masyarakat, Agar Tercipta Tertib Hukum di Kutim. PENYULUHAN HUKUM TERPADU DAN SOSIALISASI PERDA.

jdih.kutaitimurkab.go.id

jdih | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Kutai Timur

http://jdih.kutaitimurkab.go.id/author/ngademin

Bab 1 – Latar Belakang. Bab 2 – Renstra Bagian Hukum. Bab 3 – Tugas dan Fungsi. Bab 4 : Program dan Kegiatan. Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman. On Nov 17, 2014 in Artikel Hukum. Ada sekitar 4 (empat) kali amandemen, yaitu pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Rumusan pasal yang dikemukakan di dalam UUD tahun 1945 pasca amandemen menyatakan secara tegas. The Government Versus the Ombudsman: What Role for Judicial Review? On Nov 17, 2014 in Artikel Hukum. On Nov 17, 2014 in Artikel Hukum.

jdih.kutaitimurkab.go.id

Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Kutai Timur

http://jdih.kutaitimurkab.go.id/reformasi-konstitusi-perspektif-kekuasaan-kehakiman

Bab 1 – Latar Belakang. Bab 2 – Renstra Bagian Hukum. Bab 3 – Tugas dan Fungsi. Bab 4 : Program dan Kegiatan. Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman. Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman. On Nov 17, 2014 in Artikel Hukum. Ada sekitar 4 (empat) kali amandemen, yaitu pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Rumusan pasal yang dikemukakan di dalam UUD tahun 1945 pasca amandemen menyatakan secara tegas. Pengaturan berbagai prinsip yang sangat mendasar di dalam suatu konstitusi seyogia...

jdih.kutaitimurkab.go.id

Gallery Foto | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Kutai Timur

http://jdih.kutaitimurkab.go.id/gallery-foto

Bab 1 – Latar Belakang. Bab 2 – Renstra Bagian Hukum. Bab 3 – Tugas dan Fungsi. Bab 4 : Program dan Kegiatan. PENYULUHAN HUKUM TERPADU DAN SOSIALISASI PERDA DI SANGKULIRANG. BIMBINGAN APLIKASI DATA BASE TENTANG JDIH BERSAMA BIRO HUKUM SEKRETARIAT PROVINSI. BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM. Galakan Terus Kesadaran Hukum Masyarakat, Agar Tercipta Tertib Hukum di Kutim. PENYULUHAN HUKUM TERPADU DAN SOSIALISASI PERDA.

jdih.kutaitimurkab.go.id

Ilmu Hukum dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Modern | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Kutai Timur

http://jdih.kutaitimurkab.go.id/ilmu-hukum-dalam-perspektif-ilmu-pengetahuan-modern

Bab 1 – Latar Belakang. Bab 2 – Renstra Bagian Hukum. Bab 3 – Tugas dan Fungsi. Bab 4 : Program dan Kegiatan. Ilmu Hukum dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Modern. Ilmu Hukum dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Modern. On Nov 17, 2014 in Artikel Hukum. Ilmu pengetahuan memang berkembang begitu cepat. Hal ini dimungkinkan, karena ia mengibaskan cara orang mengusahakan ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang sangat sakral dalam pandangan teologia, ilmu hukum adalah merupakan salah satu bagian kajian yang ta...

jdih.kutaitimurkab.go.id

Bab 1 – Latar Belakang | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Kutai Timur

http://jdih.kutaitimurkab.go.id/bab-1-latar-belakang

Bab 1 – Latar Belakang. Bab 2 – Renstra Bagian Hukum. Bab 3 – Tugas dan Fungsi. Bab 4 : Program dan Kegiatan. Bab 1 – Latar Belakang. Bab 1 – Latar Belakang. Kabupaten Kutai Timur merupaka salah satu Kabupaten pemekaran dalam wilayah Propinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Timur. Ditinjau dari Geografis Kabupaten Kutai Timur. Dengan semangat Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan otono...

jdih.kutaitimurkab.go.id

PENYULUHAN HUKUM TERPADU DAN SOSIALISASI PERDA | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Kutai Timur

http://jdih.kutaitimurkab.go.id/penyuluhan-hukum-terpadu-dan-sosialisasi-perda

Bab 1 – Latar Belakang. Bab 2 – Renstra Bagian Hukum. Bab 3 – Tugas dan Fungsi. Bab 4 : Program dan Kegiatan. PENYULUHAN HUKUM TERPADU DAN SOSIALISASI PERDA. PENYULUHAN HUKUM TERPADU DAN SOSIALISASI PERDA. Posted by jdih admin. On Mar 9, 2015 in Kegiatan. PENYULUHAN HUKUM TERPADU DAN SOSIALISASI PERDA DI SANGKULIRANG. BIMBINGAN APLIKASI DATA BASE TENTANG JDIH BERSAMA BIRO HUKUM SEKRETARIAT PROVINSI. BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

jdih.kutaitimurkab.go.id

Artikel Hukum | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Kutai Timur

http://jdih.kutaitimurkab.go.id/category/artikel-hukum

Bab 1 – Latar Belakang. Bab 2 – Renstra Bagian Hukum. Bab 3 – Tugas dan Fungsi. Bab 4 : Program dan Kegiatan. PENYULUHAN HUKUM TERPADU DAN SOSIALISASI PERDA DI SANGKULIRANG. Posted by jdih admin. On Oct 27, 2015 in Artikel Hukum. SELASA, 27 OKTOBER 2015. BIMBINGAN APLIKASI DATA BASE TENTANG JDIH BERSAMA BIRO HUKUM SEKRETARIAT PROVINSI. Posted by jdih admin. On Sep 10, 2015 in Artikel Hukum. BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM. Posted by jdih admin. Keberadaannya dinanti ...

jdih.kutaitimurkab.go.id

Kegiatan | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Kutai Timur

http://jdih.kutaitimurkab.go.id/category/kegiatan-yang-terlaksana

Bab 1 – Latar Belakang. Bab 2 – Renstra Bagian Hukum. Bab 3 – Tugas dan Fungsi. Bab 4 : Program dan Kegiatan. Galakan Terus Kesadaran Hukum Masyarakat, Agar Tercipta Tertib Hukum di Kutim. Posted by jdih admin. On Sep 8, 2015 in Kegiatan. SANGATTA,Suara Kutim.com (3/9). Plt Kabag Hukum Setkab Kutim Nora Ramadhani menyebutkan di lomba yang diikuti kabupaten dan kota se Kaltim,materi yang diuji meliputi Bidang Bantuan Hukum, Perlindungan Anak, Bidang Pornografi, ITE, dan Narkotika. Kutim sebelum mengikuti ...

jdih.kutaitimurkab.go.id

The Government Versus the Ombudsman: What Role for Judicial Review? | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Kutai Timur

http://jdih.kutaitimurkab.go.id/the-government-versus-the-ombudsman-what-role-for-judicial-review

Bab 1 – Latar Belakang. Bab 2 – Renstra Bagian Hukum. Bab 3 – Tugas dan Fungsi. Bab 4 : Program dan Kegiatan. The Government Versus the Ombudsman: What Role for Judicial Review? The Government Versus the Ombudsman: What Role for Judicial Review? On Nov 17, 2014 in Artikel Hukum. Sumber: The Cambridge Law Journal (2010), 69:1-3 Cambridge University Press. PENYULUHAN HUKUM TERPADU DAN SOSIALISASI PERDA DI SANGKULIRANG. BIMBINGAN APLIKASI DATA BASE TENTANG JDIH BERSAMA BIRO HUKUM SEKRETARIAT PROVINSI.

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 15 MORE

TOTAL LINKS TO THIS WEBSITE

25

SOCIAL ENGAGEMENT

jdih_tarakan

OTHER SITES

jdih.tabanankab.go.id

Beranda - Bagian Hukum Sekda Tabanan

Monday, 16 January 2017. JDIH KAB. TABANAN. Di Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemerintahan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Ikuti Informasi Berita dan Kegiatan Terkini. Akses Layanan Informasi dan Diskusi Interaktif. Yang Berkaitan dengan Hukum dan HAM Wilayah Bali. LEBIH DARI 200 PERATURAN HUKUM. Cari dan Temukan Peraturan Hukumnya. Di Jaringan Dokumentasi dan Hukum Kabupaten Tabanan. SIMAK BERITA DAN KEGIATAN BAGIAN HUKUM TERKINI. Selamat Hari Natal Dan Tahun Baru 2017. Bhagavad Gita IX.34. Pusatk...

jdih.tanahdatar.go.id

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | Kabupaten Tanah Datar

DPRD TANAH DATAR SAHKAN LIMA RANPERDA. DPRD TANAH DATAR SAHKAN LIMA RANPERDA. Pengadilan Tinggi Padang mengabulkan permohonan banding Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. KABUPATEN TANAH DATAR ADAKAN SOSIALISASI SEKALIGUS PENGUKUHAN PPID. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MENERIMA PERMOHONAN BANDING BUPATI TANAH DATAR. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 8 TAHUN 2014. Jumat,...

jdih.tangerangkab.go.id

Website JDIH Kabupaten Tangerang

Sambutan Kep.Bag. Hukum. Profil Pusat and Anggota. Tugas Pokok and Fungsi. Terwujudnya web JDIH ini selain untuk mengembangkan dan melaksanakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kab. Tangerang. Dapatkan informasi mengenai hukum melalui website ini. Kami berusaha memberikan yang terbaik untuk semua. BUPATI TANGERANG MEMBUKA RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI SKPD. Hasil 'Ganjil' Quick Count LSN Ramai Dibahas di Twitter. Kades Minta Jatah, Inspektorat Periksa Administrasi Desa Telaga.

jdih.tanggamus.go.id

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

VISI & MISI BAGIAN HUKUM. STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN HUKUM. KEGIATAN BAGIAN HUKUM TAHUN 2015. RAPAT TIM KAJIAN HUKUM KAB. TANGGAMUS. Bahwa pada hari Selasa, 16 Juni 2015 telah berlangsung Rapat Kajian Hukum Setdakab Tanggamus, yang berlangsung di ruang Assisten Bidang Pemerintahan Setdakab. Tanggamus dengan materi yang dibahas dalam Kajian Hukum dalah “Tahapan. READ MORE. PEMBAHASAN RANPERDA PEKON OLEH TIM PENYUSUN. SEJARAH DAN DASAR HUKUM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH). Arti penting keb...

jdih.tanjungpinangkota.go.id

situs resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum kota tanjungpinang - JDIH Kota Tanjungpinang

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player. Walikota and Wakil Walikota. Bagian Hukum and HAM. Tugas Pokok and Fungsi. Bagian Hukum and HAM. Bagian Hukum and HAM. Pulau Penyengat atau Pulau Penyengat Inderasakti dalam sebutan sumber-sumber sejarah, adalah sebuahpulau kecil yang berjarak kurang lebih 2 km dari Kota Tanjungpinang, pusat p. Perpustakaan Hukum Kota Tanjungpinang. Mendagri Pertahankan Pilkada Serentak Digelar Tahun Ini. KEGIATAN UJI PUBLIK RANPERDA 2014. 18-09-2014 Hi...

jdih.tarakankota.go.id

Bagian Hukum Sekretariat Kota Tarakan

Isi dokumen yang terdapat pada website ini disalin sesuai dengan Dokumen Aslinya = = = = Dilarang memperjualbelikan seluruh isi konten dari website ini. Kementerian Dalam Negeri RI. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. IP Anda : 23.21.86.101. Terima Kasih Atas Kunjungan anda. Rakor JDIH Se- Kaltim dan Kaltara. Hasil Pertemuan Berkala JDIHN di Makassar. Sejarah Singkat Pembentukan JDIH. Pemikiran pentingnya keberadaan JDIH untuk pertama kali dikemukakan dalam Seminar Hukum Nasional ke III di ...

jdih.tasikmalayakab.go.id

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Tahun 2012. Peraturan Pemerintah Tahun 2013. Peraturan Pemerintah Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Tahun 2015. Peraturan Pemerintah Tahun 2016. Peraturan Pemerintah Tahun 2017. Peraturan Presiden Tahun 2012. Peraturan Presiden Tahun 2013. Peraturan Presiden Tahun 2014. Peraturan Presiden Tahun 2015. Peraturan Presiden Tahun 2016. Peraturan Presiden Tahun 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

jdih.tasikmalayakota.go.id

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Situs Pusat JDIH Nasional. JDIH Kota Tasikmalaya - Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya. JDIH Kota Tasikmalaya Jl. Letnan Harun No 1 Kota Tasikmalaya.

jdih.tebo.go.id

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tebo

Untuk performa terbaik, gunakan peramban Mozilla Firefox. Penerbitan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan salah satu upaya penyebarluasan informasi hukum, sehingga diharapkan Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat khususnya di Kabupaten Tebo dapat mengetahui, mengerti, menghayati dan dapat menerapkan Peraturan Perundang-undangan tersebut. Ketua JDIH Tebo,. M HATTA, S.Sos. Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo. Kompleks Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung.

jdih.tebokab.go.id

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tebo

Penerbitan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan salah satu upaya penyebarluasan informasi hukum, sehingga diharapkan Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat khususnya di Kabupaten Tebo dapat mengetahui, mengerti, menghayati dan dapat menerapkan Peraturan Perundang-undangan tersebut. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan akan Peraturan Perundang-undangan maka Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo menerbitkan website JDIH. Ketua JDIH Tebo,.

jdih.tegalkab.go.id

JDIH Kabupaten Tegal

Tugas Pokok dan Fungsi. JDI Hukum Kabupaten Tegal. JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH). Produk Hukum Pusat Terbaru. Read more: Produk Hukum Pusat Terbaru. Pemkab Tegal Selenggarakan LCC Kadarkum. SLAWI Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat lewat peran dan fungsinya, Pemerintah Kabupaten Tegal telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) melalui kegiatan. Lomba Cerdas Cermat (LCC) Kadarkum Ormas/TP. PKK. Read more: Pemkab Tegal Selenggarakan LCC Kadarkum.