jdih.tanahdatar.go.id
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | Kabupaten Tanah DatarWebsite resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia
http://jdih.tanahdatar.go.id/
Website resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia
http://jdih.tanahdatar.go.id/
TODAY'S RATING
>1,000,000
Date Range
HIGHEST TRAFFIC ON
Tuesday
LOAD TIME
2.1 seconds
PAGES IN
THIS WEBSITE
7
SSL
EXTERNAL LINKS
21
SITE IP
110.5.109.69
LOAD TIME
2.063 sec
SCORE
6.2
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | Kabupaten Tanah Datar | jdih.tanahdatar.go.id Reviews
https://jdih.tanahdatar.go.id
Website resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia
jdih.tanahdatar.go.id
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | Kabupaten Tanah Datar
http://www.jdih.tanahdatar.go.id/kontak
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Jalan Sudirman no 1. Http:/ jdih.tanahdatar.go.id. Info(at)jdih.tanahdatar.go.id. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Website resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Ketua JDIH Tanah Datar Minta Masyarakat Sukseskan Pesta Tabuik. Jumat, 11 Desember 2011 07:37:02 WIB. Rintis Terima JDIH Tanah Datar. Kamis, 10 Desember 2011 07:37:07 WIB.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | Kabupaten Tanah Datar
http://www.jdih.tanahdatar.go.id/hukum
PERATURA BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2016. PERATURA BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2016. PERATURA BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2016. PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2016. PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2016. PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2016. Ketua JDIH Tanah Datar Minta Masyarakat Sukseskan Pesta Tabuik. Jumat, 11 Desember 2011 07:37:02 WIB. Rintis Terima JDIH Tanah Datar. Kamis, 10 Desember 2011 07:37:07 WIB.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | Kabupaten Tanah Datar
http://www.jdih.tanahdatar.go.id/berita
DPRD TANAH DATAR GELAR RAPAT PARIPURNA BAHAS DUA RANPERDA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar gelar rapat paripurna guna membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tingkat I sesi II di Gedung Nasional Maharajo Dirajo, Senin (5/9/2016), sidang ini merupakan lanjutan sidang sesi I yang dilaksanakan Jumà â â at 2 September 2016 lalu.Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Anton. Pengadilan Tinggi Padang mengabulkan permohonan banding Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | Kabupaten Tanah Datar
http://www.jdih.tanahdatar.go.id/artikel
Ketua JDIH Tanah Datar Minta Masyarakat Sukseskan Pesta Tabuik. Wakil Ketua JDIH Kabupaten Tanah Datar Drs.Mardison Mahyuddin, MM berharap, pesta budaya tabuik Tanah Datar akan dapat menggairahkan ekonomi masyarakat kota Tanah Datar terutama pasca beredar isu gempa dan tsunami yang melanda Kabupaten Tanah Datar belakangan ini."Melalui pesta budaya tabuik kita harapkan ekonomi kota Tanah Datar akan bisa bergeliat kembali. Rintis Terima JDIH Tanah Datar. Rintis Terima JDIH Tanah Datar. KETUA JDIH Kota Depo...
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | Kabupaten Tanah Datar
http://www.jdih.tanahdatar.go.id/links
Wikipedia - http:/ www.wikipedia.org. MSN - http:/ www.msn.com. Windows Live - http:/ www.live.com. YouTube - http:/ www.youtube.com. Twitter - http:/ www.twitter.com. Padang Media - http:/ www.padangmedia.com. PadangToday - http:/ www.padang-today.com. PadangKini - http:/ www.padangkini.com. Antara Sumbar - http:/ www.antara-sumbar.com. Adriyanto - http:/ adriyan.web.id. Hilman - http:/ hilman.web.id. IniOke - http:/ www.inioke.com. CV Kreasitek - http:/ www.kreasitek.com. UNP - http:/ unp.ac.id.
TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE
7
[ JDIH SUMBAR ] - jdih.sumbarprov.go.id
http://jdih.sumbarprov.go.id/homepage/lihat_all_produk/15
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. Dokumentasi and Info. Hukum. Produk hukum Bedasarkan Kategori yang telah dipilih. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014. UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015.
[ JDIH SUMBAR ] - jdih.sumbarprov.go.id
http://jdih.sumbarprov.go.id/homepage/lihat_all_produk/40
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. Dokumentasi and Info. Hukum. Produk hukum Bedasarkan Kategori yang telah dipilih. Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 4 Tahun 2013. Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 3 Tahun 2013. Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 2 Tahun 2013. Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 1 Tahun 2013. Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 11 Tahun 2010. Peraturan Daerah Sumatera Barat No...
[ JDIH SUMBAR ] - jdih.sumbarprov.go.id
http://jdih.sumbarprov.go.id/homepage/lihat_all_produk/16
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. Dokumentasi and Info. Hukum. Produk hukum Bedasarkan Kategori yang telah dipilih. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014. Copy 2016 Website JDIH. Provinsi Sumatera Barat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Konsultan IT - Team e. Government Provinsi Sumatera Barat.
[ JDIH SUMBAR ] - jdih.sumbarprov.go.id
http://jdih.sumbarprov.go.id/homepage/lihat_all_produk/22
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. Dokumentasi and Info. Hukum. Produk hukum Bedasarkan Kategori yang telah dipilih. PERMENDAGRI NOMOR 44 TAHUN 2016. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016. Permendagri Nomor 80 Tahun 2016. Copy 2016 Website JDIH. Provinsi Sumatera Barat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Konsultan IT - Team e. Government Provinsi Sumatera Barat.
[ JDIH SUMBAR ] - jdih.sumbarprov.go.id
http://jdih.sumbarprov.go.id/homepage/lihat_all_produk/18
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. Dokumentasi and Info. Hukum. Produk hukum Bedasarkan Kategori yang telah dipilih. Copy 2016 Website JDIH. Provinsi Sumatera Barat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Konsultan IT - Team e. Government Provinsi Sumatera Barat.
[ JDIH SUMBAR ] - jdih.sumbarprov.go.id
http://jdih.sumbarprov.go.id/homepage/lihat/15
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. Dokumentasi and Info. Hukum. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Menyelenggarakan Perumusan Bahan Kebijakan Umum dan Koordinasi, Fasilitas, Pelaporan serta evaluasi dibidang Peraturan Perundang-Undangan, bantuan Hukum dan HAM, Bina Produk Hukum Kabupaten/Kota serta Dokumentasi dan Perpustakaan. Copy 2016 Website JDIH. Konsultan IT - Team e.
[ JDIH SUMBAR ] - jdih.sumbarprov.go.id
http://jdih.sumbarprov.go.id/homepage/lihat_all_produk/36
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. Dokumentasi and Info. Hukum. Produk hukum Bedasarkan Kategori yang telah dipilih. Copy 2016 Website JDIH. Provinsi Sumatera Barat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Konsultan IT - Team e. Government Provinsi Sumatera Barat.
[ JDIH SUMBAR ] - jdih.sumbarprov.go.id
http://jdih.sumbarprov.go.id/homepage/lihat/13
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. Dokumentasi and Info. Hukum. BIRO HUKUM - SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT. Copy 2016 Website JDIH. Provinsi Sumatera Barat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Konsultan IT - Team e. Government Provinsi Sumatera Barat.
[ JDIH SUMBAR ] - jdih.sumbarprov.go.id
http://jdih.sumbarprov.go.id/homepage/lihat_all_produk/17
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. Dokumentasi and Info. Hukum. Produk hukum Bedasarkan Kategori yang telah dipilih. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2014. Copy 2016 Website JDIH. Provinsi Sumatera Barat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Konsultan IT - Team e. Government Provinsi Sumatera Barat.
TOTAL LINKS TO THIS WEBSITE
21
Bag. Hukum Kab. Sumenep
Bagian Hukum Kab. Sumenep. Seorang Nelayan Giligenting Hilang Di Perairan Gililabag. Jum'at, 30/01/2015 Dibaca 59 Kali. Nasib naas menimpa seorang nelayan warga Desa Gedugan Kecamatan Giligenting, Diabi (50), yang hilang saat memancing di perairan Gililabag Kecamatan Talango. Korban berangkat memancing, Kamis (29/01) pukul 10.00 WIB menuju perairan Gililabag untuk mencari ikan. Menurut salah seorang teman korban, Mustofa yang berprofesi sebagai nelayan,…. Polres Sumenep Periksa Intensif Istri Bandar Shabu.
JDHI Sumatera Selatan
Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera untuk kita semua. Marilah memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas izinNya jualah Program Pembangunan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum berbasis Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terlaksana. Selengkapnya ». Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | Pemerintah Kota Surabaya
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. PER PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI. INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN DAERAH PROPINSI JATIM. Sosialisasi Perwali Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018. Sosialisasi dilaksanakan di Gedung Wanita Chandra Kencana pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018. UPDATE Produk Hukum JDIH Kota Surabaya. No 2 Tahun 2018. No 4 Tahun 2018. No 7 Tahun 2018. No 8 Tahun 2018. Tentang Pejabat Yang Berwenang Memberika...
JARINGAN DOKUMENTASI & INFORMASI HUKUM KOTA SURAKARTA | Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surakarta |
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH). Keputusan Kepala Bagian Hukum. Produk Hukum JDIH Kota Surakarta. Style='background-color: #C3DDE0; font-weight: bold' NASIONAL. Style='background-color: #C3DDE0; font-weight: bold' DAERAH. Keputusan Kepala Bagian Hukum. Karyawan Karyawati Bagian Hukum dan HAM. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras dan Narkoba. Bimtek Implementasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Gedung setda sisi barat. Assalamu alaikum Wr. Wb. Kamis, 28-08-2014 11:44.
Beranda - Bagian Hukum Sekda Tabanan
Monday, 16 January 2017. JDIH KAB. TABANAN. Di Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemerintahan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Ikuti Informasi Berita dan Kegiatan Terkini. Akses Layanan Informasi dan Diskusi Interaktif. Yang Berkaitan dengan Hukum dan HAM Wilayah Bali. LEBIH DARI 200 PERATURAN HUKUM. Cari dan Temukan Peraturan Hukumnya. Di Jaringan Dokumentasi dan Hukum Kabupaten Tabanan. SIMAK BERITA DAN KEGIATAN BAGIAN HUKUM TERKINI. Selamat Hari Natal Dan Tahun Baru 2017. Bhagavad Gita IX.34. Pusatk...
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | Kabupaten Tanah Datar
DPRD TANAH DATAR SAHKAN LIMA RANPERDA. DPRD TANAH DATAR SAHKAN LIMA RANPERDA. Pengadilan Tinggi Padang mengabulkan permohonan banding Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. KABUPATEN TANAH DATAR ADAKAN SOSIALISASI SEKALIGUS PENGUKUHAN PPID. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MENERIMA PERMOHONAN BANDING BUPATI TANAH DATAR. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 8 TAHUN 2014. Jumat,...
Website JDIH Kabupaten Tangerang
Sambutan Kep.Bag. Hukum. Profil Pusat and Anggota. Tugas Pokok and Fungsi. Terwujudnya web JDIH ini selain untuk mengembangkan dan melaksanakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kab. Tangerang. Dapatkan informasi mengenai hukum melalui website ini. Kami berusaha memberikan yang terbaik untuk semua. BUPATI TANGERANG MEMBUKA RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI SKPD. Hasil 'Ganjil' Quick Count LSN Ramai Dibahas di Twitter. Kades Minta Jatah, Inspektorat Periksa Administrasi Desa Telaga.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
VISI & MISI BAGIAN HUKUM. STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN HUKUM. KEGIATAN BAGIAN HUKUM TAHUN 2015. RAPAT TIM KAJIAN HUKUM KAB. TANGGAMUS. Bahwa pada hari Selasa, 16 Juni 2015 telah berlangsung Rapat Kajian Hukum Setdakab Tanggamus, yang berlangsung di ruang Assisten Bidang Pemerintahan Setdakab. Tanggamus dengan materi yang dibahas dalam Kajian Hukum dalah “Tahapan. READ MORE. PEMBAHASAN RANPERDA PEKON OLEH TIM PENYUSUN. SEJARAH DAN DASAR HUKUM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH). Arti penting keb...
situs resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum kota tanjungpinang - JDIH Kota Tanjungpinang
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player. Walikota and Wakil Walikota. Bagian Hukum and HAM. Tugas Pokok and Fungsi. Bagian Hukum and HAM. Bagian Hukum and HAM. Pulau Penyengat atau Pulau Penyengat Inderasakti dalam sebutan sumber-sumber sejarah, adalah sebuahpulau kecil yang berjarak kurang lebih 2 km dari Kota Tanjungpinang, pusat p. Perpustakaan Hukum Kota Tanjungpinang. Mendagri Pertahankan Pilkada Serentak Digelar Tahun Ini. KEGIATAN UJI PUBLIK RANPERDA 2014. 18-09-2014 Hi...
Bagian Hukum Sekretariat Kota Tarakan
Isi dokumen yang terdapat pada website ini disalin sesuai dengan Dokumen Aslinya = = = = Dilarang memperjualbelikan seluruh isi konten dari website ini. Kementerian Dalam Negeri RI. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. IP Anda : 23.21.86.101. Terima Kasih Atas Kunjungan anda. Rakor JDIH Se- Kaltim dan Kaltara. Hasil Pertemuan Berkala JDIHN di Makassar. Sejarah Singkat Pembentukan JDIH. Pemikiran pentingnya keberadaan JDIH untuk pertama kali dikemukakan dalam Seminar Hukum Nasional ke III di ...
Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Tahun 2012. Peraturan Pemerintah Tahun 2013. Peraturan Pemerintah Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Tahun 2015. Peraturan Pemerintah Tahun 2016. Peraturan Pemerintah Tahun 2017. Peraturan Presiden Tahun 2012. Peraturan Presiden Tahun 2013. Peraturan Presiden Tahun 2014. Peraturan Presiden Tahun 2015. Peraturan Presiden Tahun 2016. Peraturan Presiden Tahun 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
