riautimes.com

ndiaffandi.blogspot.com

Ndi: 07/01/11

http://ndiaffandi.blogspot.com/2011_07_01_archive.html

Jumat, 01 Juli 2011. Riau Madani Gugat Alih Fungsi Hutan Penelitian Kepau Jaya. LSM Riau Madani kembali mengajukan gugatan. Kali ini sembilan instansi, yakni 8 pemerintah dan 1 perusahaan menjadi tergugat terkait alih fungsi kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kampar. Sekretaris LSM Riau Madani Tommy Fredy Manungkalit, S. Kom kepada riautimes menyebutkan, pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh PT. CLS ini dilakukan secara bertahap sejak tahun 2001 hingga tahun 2007. Hingga saat ini kegiatan ...Dijelaska...

ndiaffandi.blogspot.com

Ndi: Rebut Blok Siak, Riau Harus Kedepankan Kapabilitas

http://ndiaffandi.blogspot.com/2013/11/rebut-blok-siak-riau-harus-kedepankan.html

Selasa, 12 November 2013. Rebut Blok Siak, Riau Harus Kedepankan Kapabilitas. Setelah berakhirnya kontrak kerja PT. Chevron di Blok Siak pada akhir November 2013 ini, masyarakat Riau tentunya ingin agar Blok Siak dikelola oleh Pemprov melalui BUMD. Bila mengelola SDA sendiri tentunya akan ada nilai lebih yang menguntungkan daerah. Tokoh masyarakat yang juga Budayawan Riau Drs. Al Azhar, MA, terkait upaya merebut Blok Siak ini melihat perjuangan merebut Blok Siak mesti dilakukan dengan mengkedepankan ...

ndiaffandi.blogspot.com

Ndi: Buruknya Penegakan Hukum dan Tata kelola Sektor Kehutanan Riau

http://ndiaffandi.blogspot.com/2012/02/buruknya-penegakan-hukum-dan-tata_28.html

Selasa, 28 Februari 2012. Buruknya Penegakan Hukum dan Tata kelola Sektor Kehutanan Riau. Penegakan hukum dan tata kelola sektor kehutanan di Riau dinilai buruk dan penuh permainan. Mulai dari terbitnya berbagai perizinan yang rata-rata menyimpang hingga munculnya kerusakan ekologis. Kementrian Kehutanan serta Dinas Kehutanan Riau dan Kabupaten/Kota dianggap instansi yang paling bertanggung jawab dalam masalah ini. Selain itu, di Kabupaten Pelalawan tersebut pula PT. Peputra Supra Jaya yang membuka k...

ndiaffandi.blogspot.com

Ndi: 02/22/11

http://ndiaffandi.blogspot.com/2011_02_22_archive.html

Selasa, 22 Februari 2011. Pemprov Riau Tak Konsisten Tarik Mobil Dinas. Biro perlengkapan Provinsi Riau dinilai tak konsisten menarik belasan mobil dinas yang masih ada di tangan eks anggota DPRD Riau, baik yang tak lagi menjabat maupun yang kembali menjabat. Diduga ada kesepakatan yang dilakukan antara Biro Perlengkapan dengan mantan anggota dewan yang tak lagi berhak atas asset Pemprov Riau yang dipinjamkan kepada mereka ini. Iswadi mensinyalir mantan anggota dewan ini tak mau mengembalikan mobil terse...

ndiaffandi.blogspot.com

Ndi: 02/27/12

http://ndiaffandi.blogspot.com/2012_02_27_archive.html

Senin, 27 Februari 2012. FITRA Riau: “ Riau Air Itu Akal-akalan Pemprov Menguras APBD,”. Terkait statemen Gubernur Riau yang menyatakan bahwa maskapai penerbangan milik Pemprov Riau Riau Air akan kembali terbang, mendapat komentar pedas dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau. Menurut Fitra, dioperasikannya kembali Riau Air hanya akal-akalan Pemprov Riau untuk menguras dan menghambur-hamburkan APBD. Sementara Riau Air sendiri selama ini menurut Fahriza memiliki track record yang san...

ndiaffandi.blogspot.com

Ndi: 10/08/10

http://ndiaffandi.blogspot.com/2010_10_08_archive.html

Jumat, 08 Oktober 2010. Kenaikan Kapasitas Produksi IKPP Disahkan. Setelah dua tahun menunggu, akhirnya kenaikan kapasitas produksi PT. IKPP disahkan Gubernur Riau. Kenaikan kapasitas produksi ini menuai kontroversi karena akan mengancam hutan alam Riau. Namun ketika ditanya berapa jumlah kenaikan kapasitas produksi yang disahkan Gubernur, mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau ini mengaku tak ingat. “Saya lupa angkanya,” singkatnya. Seperti diketahui sebelumnya, belum disetujuinya dokumen AMDAL tersebut kar...

ndiaffandi.blogspot.com

Ndi: 03/01/12

http://ndiaffandi.blogspot.com/2012_03_01_archive.html

Kamis, 01 Maret 2012. Tangkap Lepas BB, Kadishut dan Kasat Polhut Buang badan. Seringnya Dinas Kehutanan melakukan tangkap lepas BB (barang bukti) dikecam keras oleh LSM. Terhitung 2010 hingga 2012 setidaknya lebih dari empat BB yang dilepaskan tanpa alasan jelas. Pelepasan sering dilakukan pada malam hari ini diduga agar tidak diketahui publik. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Zulkifli Yusuf yang dihubungi Suara Riau Kamis (1/3/2012), melalui pesan singkatnya seakan tak tahu-menahu atas masalah ini&...

rencanatataruangriau.blogspot.com

Rencana Tata Ruang Riau: Pusat Ancam Ambil Alih Penyusunan RTRW Daerah

http://rencanatataruangriau.blogspot.com/2009/03/pusat-ancam-ambil-alih-penyusunan-rtrw.html

Rencana Tata Ruang Riau. 26 Maret, 2009. Pusat Ancam Ambil Alih Penyusunan RTRW Daerah. Rabu, 25 Maret 2009 , 08:47:00. Pusat Ancam Ambil Alih Penyusunan RTRW Daerah. Setiap usulan RTRW wajib disampaikan ke pusat dan setelah itu dibahas Badan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Nasional untuk kemudian disahkan melalui aturan peraturan daerah untuk dilaksanakan di daerah masing-masing,' tegas Dirjen Pengembangan Daerah, Depdagri, Syamsul Arief ketika ditemui di Jakarta, Selasa (24/3). Karena itu ia meminta daera...

rencanatataruangriau.blogspot.com

Rencana Tata Ruang Riau: Mencari Solusi Krisis Air sebelum Mencapai Puncak pada 2025

http://rencanatataruangriau.blogspot.com/2009/03/mencari-solusi-krisis-air-sebelum.html

Rencana Tata Ruang Riau. 25 Maret, 2009. Mencari Solusi Krisis Air sebelum Mencapai Puncak pada 2025. Selasa, 24 Maret 2009. DALAM peringatan World Water Day tahun ini, PBB mengusung tema transboundary waters: shared water, shared opportunities (air lintas wilayah, berbagi air, berbagi peluang). PBB ingin menekankan relokasi air dari satu wilayah ke wilayah lain, dari satu kelompok untuk kelompok lain. Tak hanya itu, pada 1997-2002, bank dunia juga mencairkan pinjaman USD 300 juta kepada Indonesia untuk ...

ndiaffandi.blogspot.com

Ndi: 02/28/12

http://ndiaffandi.blogspot.com/2012_02_28_archive.html

Selasa, 28 Februari 2012. Buruknya Penegakan Hukum dan Tata kelola Sektor Kehutanan Riau. Penegakan hukum dan tata kelola sektor kehutanan di Riau dinilai buruk dan penuh permainan. Mulai dari terbitnya berbagai perizinan yang rata-rata menyimpang hingga munculnya kerusakan ekologis. Kementrian Kehutanan serta Dinas Kehutanan Riau dan Kabupaten/Kota dianggap instansi yang paling bertanggung jawab dalam masalah ini. Selain itu, di Kabupaten Pelalawan tersebut pula PT. Peputra Supra Jaya yang membuka k...