ppid.dpr.go.id
Keterbukaan Informasi Publik - DPR RIWebsite Sistem Layanan Informasi Keterbukaan Informasi Publik DPR RI
http://ppid.dpr.go.id/
Website Sistem Layanan Informasi Keterbukaan Informasi Publik DPR RI
http://ppid.dpr.go.id/
TODAY'S RATING
>1,000,000
Date Range
HIGHEST TRAFFIC ON
Sunday
LOAD TIME
0.7 seconds
16x16
PAGES IN
THIS WEBSITE
1
SSL
EXTERNAL LINKS
24
SITE IP
103.16.220.21
LOAD TIME
0.734 sec
SCORE
6.2
Keterbukaan Informasi Publik - DPR RI | ppid.dpr.go.id Reviews
https://ppid.dpr.go.id
Website Sistem Layanan Informasi Keterbukaan Informasi Publik DPR RI
ppid.dpr.go.id
Keterbukaan Informasi Publik - DPR RI
http://ppid.dpr.go.id/index/index2
Di Layanan Informasi Publik Online DPR-RI. PRIMA (PROFESIONAL, RAMAH, INTEGRITAS, MUDAH, AMANAH). Your browser does not support the video tag. Dengan ini kami berupaya dengan sungguh-sungguh untuk :. 1 Memberikan pelayanan informasi dengan cepat, mudah, dan sederhana. 2 Merespon permohonan informasi publik dan mengkoordinasikan pengelolaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3 Memberikan empati dan rasa peduli terhadap pemohon informasi publik. Terwujudnya PPID DPR RI yang taat azas, netral, ...
TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE
1
Dewan Perwakilan Rakyat
http://www.dpr.go.id/id/yanmas
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Hak dan Kewajiban Anggota. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. Drs AYUB KHAN, M.Si. Dapil: JAWA TIMUR IV. Tweets by @DPR RI. Setjen DPR Berikan Pembekalan Kepada Calon Jemaâ ah Haji. 19-08-2016 / SEKRETARIAT JENDERAL. Sekretariat Jendral DPR melakukan pelepasan serta memberikan pembekalan kepada calon Jema’ah Haji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Setjen di Ruang Rapat Sekjen, Gedung DPR, Jakarta, Jumat. PKPU Tak Boleh Lahirkan Primordialisme. Wakil Ketua DP...
J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat
http://dpr.go.id/uu
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Hak dan Kewajiban Anggota. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Berita B.U.R.T. Berita B.K.S.A.P. Berita Mahkamah Kehormatan Dewan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Hak dan Kewajiban Anggota. Tentang Setjen DPR RI. BERITA B.U.R.T. BERITA B.K.S.A.P.
Dewan Perwakilan Rakyat
http://dpr.go.id/index/kontak
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Hak dan Kewajiban Anggota. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. Sekretariat Jenderal DPR RI. Jl Jenderal Gatot Subroto, Senayan. Jakarta 10270 - Indonesia. 021 - 571 5924, 021 - 571 5373. 021 - 571 5925. Bag humas@dpr.go.id. Http:/ www.dpr.go.id. 021 - 571 5818, 021 - 571 5815. 021 - 571 5687. Bag pengaduan@dpr.go.id. Http:/ pengaduan.dpr.go.id. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 021 - 571 5349. 021 - 571 5423. Berita B.U.R.T.
Undang-Undang dan RUU - Dewan Perwakilan Rakyat
http://dpr.go.id/uu/prolegnas
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Hak dan Kewajiban Anggota. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. DRAF NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH. RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. RUU tentang Jasa Konstruksi. RUU tentang Penyandang Disabilitas. RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri. RUU tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. RUU tentang ...
Undang-Undang dan RUU - Dewan Perwakilan Rakyat
http://dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Hak dan Kewajiban Anggota. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). RUU tentang Rahasia Negara. RUU tentang Keamanan Nasional. RUU tentang Konvergensi Telematika.
Serba-serbi - Dewan Perwakilan Rakyat
http://dpr.go.id/serba-serbi/tv-parlemen
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Hak dan Kewajiban Anggota. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. 26 Agustus 2014 / Episode 30. TV Parlemen adalah unit produksi televisi siaran terbatas di bawah Biro Humas dan Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI. Diresmikan pada tanggal 8 Januari 2007 oleh ketua DPR RI HR Agung Laksono. Siaran TV Parlemen dapat dinikmati melalui jaringan TV Plasma di lingkungan gedung DPR RI Senayan Jakarta dan live streaming melalui situs www.dpr.go.id. Peraturan ...
Alat Kelengkapan Dewan - Dewan Perwakilan Rakyat
http://dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Musyawarah
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Hak dan Kewajiban Anggota. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. Tentang - Badan Musyawarah. Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Ketua dan/atau sekretaris fraksi karena jabatannya menjadi anggota Badan Musyawarah. Pimpinan DPR karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan dalam hal ini Pimpinan DPR tidak merangkap sebagai anggota dan tidak mewakili fraksi. Mengatur lebih lanjut penang...
Tentang DPR - Dewan Perwakilan Rakyat
http://dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Hak dan Kewajiban Anggota. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. Sejarah Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sejarah terbentuknya DPR RI secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga periode:. Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:. Ketua : Mr. Kasman Singodimedjo. Wakil Ketua I : Mr. Sutardjo Kartohadikusumo. Wakil Ketua II : Mr. J. Latuharhary. 29 Aug 1945 â 15 Feb 1950.
Alat Kelengkapan Dewan - Dewan Perwakilan Rakyat
http://dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Mahkamah-Kehormatan-Dewan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Hak dan Kewajiban Anggota. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. Tentang - Mahkamah Kehormatan Dewan. Mahkamah Kehormatan Dewan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Berita B.U.R.T. Hak dan Kewajiban Anggota.
TOTAL LINKS TO THIS WEBSITE
24
PPID Kemenhub
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Prosedur Permohonan, tata cara memperoleh informasi, hak dan kewajiban pemohon dll. Informasi berkala, informasi serta merta dan informasi setiap saat. Program - program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra maupun kegiatan lainnya. Data dan informasi seperti data penumpang maupun sarana dan prasarana, LHKPN dll. PPID DITJEN PERHUBUNGAN DARAT. PPID DITJEN PERHUBUNGAN LAUT. 2014-2015, Pusat Data dan Informasi - Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.
PPID Kementerian Kehutanan Republik Indonesia
Menteri LHK dan Menkeu Tinjau Sitaan Ekspor Ilegal Satwa dilindungi dan Ekspor Kayu Ilegal. Biro Humas KemenLHK, Tanjung Priok : Paska pensitaan upaya Ekspor Ilegal Satwa , Kayu, Rotan serta Biji Merkuri di Pelabuhan Tanjung Priok, Menteri Lingkungan Hidup…. Menteri LHK Buka Peringatan Festival Nusantara 2015. Biro Humas KemenLHK, Kintamani : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mewakili Presiden RI membuka Festival Nusantara 2015 sebagai salah satu rangkaian kegiatan perayaan…. Biro Humas...
PPID – Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | PPID – Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
August, 16 2015. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Sejarah Kementrian Koperasi dan UKM. Regulasi dan Dasar Hukum. Visi Misi dan Motto. Data KSP / USP. Deputi Menteri Bidang Pembiayaan Dr. Ir. Choirul Djamhari, MSc memberikan arahan pada acara Bimbingan teknis dan Sosialisasi Terpadu Pengembangan Usaha Jasa Keuangan Bagi Pemberdayaan KUMKM, Bali, 23/09/14. Dalam upaya memenuhi hak pemohon informasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undan...
| PPID Dinas Peternakan Jawa Timur-|
Profil PPID Disnak Jatim. Profil and Organisasi Disnak Jatim. Visi and Misi Disnak Jatim. Selamat Datang di PPID Dinas Peternakan Jawa Timur. Selamat Datang di PPID Dinas Peternakan Jawa Timur. Selamat Datang di PPID Dinas Peternakan Jawa Timur. Profil, Struktur Organisasi, Visi Musi dan Kebijakan Strategis Dinas Peternakan Jawa Timur. Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum (Pasal 12 PERKI 1 Tahun 2010). Jl Jend Achmad Yani 202 Surabaya 60235 Jawa Timur - Indonesia.
Keterbukaan Informasi Publik - DPR RI
Layanan Informasi Publik PPID. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sekretariat Jenderal DPR RI.
PPID Kabupaten Indramayu
Saturday, 14 January 2017. Terwujudnya Layanan Informasi Publik adalah Salah Satu Elemen Penting dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Terbuka adalah. Daftar Informasi Berkala pada Pemerintah Kabupaten Indramayu. Daftar Informasi Serta Merta pada Pemerintah Kabupaten Indramayu. Daftar Informasi Setiap Saat pada Pemerintah Kabupaten Indramayu. Kemendesa Jadikan Indramayu Pilot Project Informasi Desa Berbasis Web. 04 January, 2016. Written by Super User. Be the first to comment! 28 March, 2016.
PPID – Petits Producteurs d'idées – Production Audiovisuelle & Drone – Nantes (44) – Films d'entreprise
CONNECTEZ VOUS À VOTRE COMPTE POUR AVOIR ACCÈS AUX DIFFÉRENTES CARACTÉRISTIQUES. Se souvenir de moi. MOT DE PASSE OUBLIÉ? VOUS AVEZ OUBLIÉ VOS IDENTIFIANTS? AAH, ATTENDEZ, JE ME SOUVIENS MAINTENANT! PPID (Petits producteurs d'idées) est une prod. audiovisuelle / prod. exécutive basée à Rezé (44), près de Nantes. Nous sommes également opérateur Drones (Flotte de 5 machines de 4 à 9 kg) et opérateur Motion (Cablecam, Buggy, Robot 6 axes.). 09 83 71 75 56. Email : contact@ppid.info. Ouvrir dans Google Maps.
PPID Kab.Indragiri Hulu | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Skip to main content. DIP Kab. Inhu. Selamat Datang di Portal PPID Kab. Indragiri Hulu. Komisi Informasi Riau Kembali Monitoring Ke-Inhu. On Thu, 06/25/2015 - 08:58. Read more about Komisi Informasi Riau Kembali Monitoring Ke-Inhu. Mantapkan Pelayanan Informasi Publik, PPID Inhu kembali gelar Sosialisasi UU KIP. On Wed, 05/20/2015 - 19:44. 20/5) Bertempat di Aula Bappeda dan Litbang Kabupaten Indragiri Hulu, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu selaku Pejabat Pengelola In...
Beranda - PPID PROVINSI JATENG
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang¬undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pe...Tempat pe...
Home
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Jembrana. Alamat: Jl. Surapati No. 1 Kec. Jembrana Kab. Jembrana Prov. Bali. Telp(0365) 41210 Fax.(0365) 41010. SMS Center: 08123 870 870 Email: ppidjembrana@gmail.com. Warisan Budaya Nasional Sertifikat No.192865/MPK.F/DO/2013. Hanya ditemukan di hutan bagian barat Pulau Bali dan merupakan satu-satunya spesies endemik Bali. Profil PPID Pemerintah Kab. Jembrana. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka ...
