Skip to: page content. Links on this page. Peraturan and Aturan Lokal. Peraturan and Aturan Lokal. Silahkan masukkan kata pencarian. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
http://peraturan.huma.or.id/
TODAY'S RATING
>1,000,000
Date Range
HIGHEST TRAFFIC ON
Friday
LOAD TIME
2 seconds
PAGES IN
THIS WEBSITE
5
SSL
EXTERNAL LINKS
100
SITE IP
128.199.214.103
LOAD TIME
2.031 sec
SCORE
6.2
Kompilasi CD Peraturan Nasional, Daerah dan Lokal : Pengakuan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat/Lokal | peraturan.huma.or.id Reviews
https://peraturan.huma.or.id
Skip to: page content. Links on this page. Peraturan and Aturan Lokal. Peraturan and Aturan Lokal. Silahkan masukkan kata pencarian. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
peraturan.huma.or.id
Kompilasi CD Peraturan Nasional, Daerah dan Lokal : Pengakuan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat/Lokal
http://peraturan.huma.or.id/daftar_isi/pengantar.htm
Skip to: page content. Links on this page. Peraturan and Aturan Lokal. Peraturan and Aturan Lokal. Silahkan masukkan kata pencarian. Meskipun banyak peraturan perundang-undangan yang mengakui dan melindungi hak masyarakat (adat and lokal), tetapi dilapangan hukum (dalam arti undang-undang) hanya menampilkan wajah yang tidak ramah kepada masyarakat, kerapkali berwajah kriminalisasi dan pengambilalihan hak mereka. Harapannya, CD peraturan perundang-undangan dapat menjadi alat untuk menyebarluaskan pengetah...
Kompilasi CD Peraturan Nasional, Daerah dan Lokal : Pengakuan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat/Lokal
http://peraturan.huma.or.id/daftar_isi/profil.htm
Skip to: page content. Links on this page. Peraturan and Aturan Lokal. Peraturan and Aturan Lokal. Silahkan masukkan kata pencarian. HuMa adalah organisasi non pemerintah (. Yang bersifat nirlaba yang memusatkan perhatian kerjanya pada isu pembaharuan hukum (. Hak Asasi Manusia;. Penghormatan terhadap kemampuan rakyat;. Mendorong konsolidasi, peningkatan kapasitas dan kuantitas Pendamping Hukum Rakyat (PHR) melalui mitra-mitra strategis dalam mewujudkan visi HuMa. Wilayah Kerja dan Mitra-Mitra Kerja.
Kompilasi CD Peraturan Nasional, Daerah dan Lokal : Pengakuan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat/Lokal
http://peraturan.huma.or.id/daftar_isi/petunjuk.htm
Skip to: page content. Links on this page. Peraturan and Aturan Lokal. Peraturan and Aturan Lokal. Silahkan masukkan kata pencarian. Untuk dapat menggunakan CD Peraturan Daerah dan Aturan Lokal. Mengenai Pengelolaan dan Penguasaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Ini, anda memerlukan komputer dengan spesifikasi minimal:. Komputer IBM/PC dengan prosesor kelas i486 keatas dengan RAM cukup untuk menjalankan Windows 3.x dan aplikasi Internet Browser. Sistem operasi Windows, Macintosh, ataupun Linux. Yang terda...
Kompilasi CD Peraturan Nasional, Daerah dan Lokal : Pengakuan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat/Lokal
http://peraturan.huma.or.id/daftar_isi/index.htm
Skip to: page content. Links on this page. Peraturan and Aturan Lokal. Peraturan and Aturan Lokal. Silahkan masukkan kata pencarian. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Kompilasi CD Peraturan Nasional, Daerah dan Lokal : Pengakuan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat/Lokal
http://peraturan.huma.or.id/daftar_isi/aturan_adat.htm
Skip to: page content. Links on this page. Peraturan and Aturan Lokal. PERATURAN and ATURAN LOKAL. Silahkan masukkan kata pencarian. ATURAN ADAT KABUPATEN SANGGAU TAHUN 1996. PERLINDUNGAN TANAMAN REBOISASI HUTAN RIMBA USAHA MASYARAKAT UMUMNYA DI WILAYAH PKHP. ATURAN ADAT KECAMATAN BELIMBING KALIMANTAN BARAT. ADAT ISTIADAT SUKU DAYAK DAN SUKU MELAYU KECAMATAN BELIMBING. ATURAN ADAT KECAMATAN BINJAI HULU KALIMANTAN BARAT. ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT SUKU MELAYU DAN SUKU DAYAK KECAMATAN BINJAI HULU. ATURAN...
TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE
5
Sistem HuMaWin | HuMa
http://huma.or.id/program-kerja/pusat-database-dan-informasi/sistem-humawin
Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis. Peraturan daerah provinsi aceh tentang penyelenggaraan kehidupan adat. Surat Keputusan Bersama Menteri. Surat Keputusan Kepala Badan. Surat Keputusan Sekjen Departemen. Wilayah dan Program Kerja. Konferensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat. Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik. Pusat Database dan Informasi. Kehutanan dan Perubahan Iklim. Wilayah dan Program Kerja. Konferensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat. Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik.
Modul Pendidikan | HuMa
http://huma.or.id/category/pendamping-hukum-rakyat/modul-pendidikan
Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis. Peraturan daerah provinsi aceh tentang penyelenggaraan kehidupan adat. Surat Keputusan Bersama Menteri. Surat Keputusan Kepala Badan. Surat Keputusan Sekjen Departemen. Wilayah dan Program Kerja. Konferensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat. Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik. Pusat Database dan Informasi. Kehutanan dan Perubahan Iklim. Wilayah dan Program Kerja. Konferensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat. Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik.
Program Kerja | HuMa
http://huma.or.id/program-kerja
Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis. Peraturan daerah provinsi aceh tentang penyelenggaraan kehidupan adat. Surat Keputusan Bersama Menteri. Surat Keputusan Kepala Badan. Surat Keputusan Sekjen Departemen. Wilayah dan Program Kerja. Konferensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat. Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik. Pusat Database dan Informasi. Kehutanan dan Perubahan Iklim. Wilayah dan Program Kerja. Konferensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat. Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik.
Profil PHR | HuMa
http://huma.or.id/category/pendamping-hukum-rakyat/profil-phr
Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis. Peraturan daerah provinsi aceh tentang penyelenggaraan kehidupan adat. Surat Keputusan Bersama Menteri. Surat Keputusan Kepala Badan. Surat Keputusan Sekjen Departemen. Wilayah dan Program Kerja. Konferensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat. Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik. Pusat Database dan Informasi. Kehutanan dan Perubahan Iklim. Wilayah dan Program Kerja. Konferensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat. Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik.
Aktivitas | HuMa
http://huma.or.id/category/pendamping-hukum-rakyat/aktivitas
Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis. Peraturan daerah provinsi aceh tentang penyelenggaraan kehidupan adat. Surat Keputusan Bersama Menteri. Surat Keputusan Kepala Badan. Surat Keputusan Sekjen Departemen. Wilayah dan Program Kerja. Konferensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat. Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik. Pusat Database dan Informasi. Kehutanan dan Perubahan Iklim. Wilayah dan Program Kerja. Konferensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat. Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik.
Advokasi Publik | HuMa
http://huma.or.id/category/pembaruan-hukum-dan-resolusi-konflik/advokasi-publik
Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis. Peraturan daerah provinsi aceh tentang penyelenggaraan kehidupan adat. Surat Keputusan Bersama Menteri. Surat Keputusan Kepala Badan. Surat Keputusan Sekjen Departemen. Wilayah dan Program Kerja. Konferensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat. Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik. Pusat Database dan Informasi. Kehutanan dan Perubahan Iklim. Wilayah dan Program Kerja. Konferensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat. Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik.
Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik | HuMa
http://huma.or.id/program-kerja/pembaruan-hukum-dan-resolusi-konflik
Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis. Peraturan daerah provinsi aceh tentang penyelenggaraan kehidupan adat. Surat Keputusan Bersama Menteri. Surat Keputusan Kepala Badan. Surat Keputusan Sekjen Departemen. Wilayah dan Program Kerja. Konferensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat. Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik. Pusat Database dan Informasi. Kehutanan dan Perubahan Iklim. Wilayah dan Program Kerja. Konferensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat. Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik.
Roadmap Forest Tenure | HuMa
http://huma.or.id/category/pembaruan-hukum-dan-resolusi-konflik/roadmap-forest-tenure
Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis. Peraturan daerah provinsi aceh tentang penyelenggaraan kehidupan adat. Surat Keputusan Bersama Menteri. Surat Keputusan Kepala Badan. Surat Keputusan Sekjen Departemen. Wilayah dan Program Kerja. Konferensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat. Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik. Pusat Database dan Informasi. Kehutanan dan Perubahan Iklim. Wilayah dan Program Kerja. Konferensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat. Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik.
Resolusi Konflik | HuMa
http://huma.or.id/category/pembaruan-hukum-dan-resolusi-konflik/resolusi-konflik
Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis. Peraturan daerah provinsi aceh tentang penyelenggaraan kehidupan adat. Surat Keputusan Bersama Menteri. Surat Keputusan Kepala Badan. Surat Keputusan Sekjen Departemen. Wilayah dan Program Kerja. Konferensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat. Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik. Pusat Database dan Informasi. Kehutanan dan Perubahan Iklim. Wilayah dan Program Kerja. Konferensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat. Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik.
Pusat Database dan Informasi | HuMa
http://huma.or.id/program-kerja/pusat-database-dan-informasi
Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis. Peraturan daerah provinsi aceh tentang penyelenggaraan kehidupan adat. Surat Keputusan Bersama Menteri. Surat Keputusan Kepala Badan. Surat Keputusan Sekjen Departemen. Wilayah dan Program Kerja. Konferensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat. Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik. Pusat Database dan Informasi. Kehutanan dan Perubahan Iklim. Wilayah dan Program Kerja. Konferensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat. Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik.
TOTAL LINKS TO THIS WEBSITE
100
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Sub Page #1 . Sub Sub Page #1 . Sub Sub Sub Page #1. Sub Sub Sub Page #2. Sub Sub Page #2. Sub Sub Page #3. Adsense link 728px X 15px. MUSCAB III PKB CIAMIS. KAMIS, 15 DESEMBER 2011. Admin DPC PKB CIAMIS. MUSCAB III PKB CIAMIS GEDUNG DEKOPINDA CIAMIS KAMI. Template by Blog Template 4 U.
KPPBC TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK | Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai - Departemen Keuangan RI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK. Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai - Departemen Keuangan RI. Pustaka Peraturan Perundang - Undangan Republik Indonesia. UNDANG - UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011. UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009. LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA. UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007. PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI. UNDANG - UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006. UNDANG - UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2003. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29.
Direktori Peraturan DJBC - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keputusan Dirjen Bea Cukai. Peraturan Dirjen Bea Cukai. SE Dirjen Bea Cukai. Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktur Jenderal di Kementerian Keuangan. Organisasi dan Tata Laksana. Minyak Dan Gas Bumi. Bea Masuk Tindakan Pengamanan. Keputusan Dirjen Bea Cukai. Peraturan Dirjen Bea Cukai. SE Dirjen Bea Cukai. Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktur Jenderal di Kementerian Keuangan. Minyak Dan Gas Bumi.
Peraturan BKPM
Database Peraturan
Unggah Peraturan bulan ini. Uji Materi Mahkamah Konstitusi. Uji Materi Mahkamah Agung. Rancangan Peraturan Pemerintah (PP). Rancangan Peraturan Presiden (PERPRES). Tersedia koleksi 32.481 peraturan dalam format resmi Lembaran Negara dan Berita Negara. Informatif and Ramah Pengguna. Pencarian mudah dan menunjukkan status keberlakuan, sejarah serta hubungan antar peraturan. Memuat rancangan peraturan, informasi proses pembentukan peraturan serta. Putusan MK and MA. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Kompilasi CD Peraturan Nasional, Daerah dan Lokal : Pengakuan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat/Lokal
Skip to: page content. Links on this page. Peraturan and Aturan Lokal. Peraturan and Aturan Lokal. Silahkan masukkan kata pencarian. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Peraturan dan Hukum Indonesia
Peraturan dan Hukum Indonesia. Ketentuan Sanksi Bagi Yang Mengganti Plat Merah (Mobil Dinas) Menjadi Plat Hitam (Pribadi). Saturday, August 01, 2015. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (“TNKB”) adalah tanda regident kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kenda. Ketentuan Sanksi Bagi Yang Mengganti Plat Merah (Mobil Dinas) Menjadi Plat Hitam (Pribadi). Diposkan Oleh: El Kodar. Perbedaan Narkotika dengan Psikotropika Menurut Peraturan. Wednesday, July 29, 2015. Dalam penerapan...
Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Tentang Usaha | Just another WordPress.com weblog
Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Tentang Usaha. Just another WordPress.com weblog. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-daerah Tertentu. September 8, 2008. Undang-undang berikut bisa Anda download dalam bentuk PDF file. Judul : Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-daerah Tertentu.
Peraturan Google Adsense
Saturday, 18 January 2014. Peraturan Google Adsense Terbaru. Artikel ini saya tulis bukan hanya untuk pemula dalam bidang Google Adsense saja, tapi juga bagi mereka yang sudah menjalankan program Google Adsense sejak lama, sehingga bisa dijadikan sebagai pengingat agar terus patuh pada peraturan-peraturan Google Adsense dan terjauh dari banned. Berikut ini saya tuliskan 9 peraturan Google Adsense terbaru yang paling harus dipatuhi oleh semua publisher Adsense:. Mengklik iklan Google Adsense milik Anda se...
Peraturan Daerah | Perda
Kumpulan Perda Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota di Indonesia. Perda Kabupaten Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2003. Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota. Perda Kabupaten Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2003 selengkapnya disebut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Mandailing Natal. Peraturan… Baca selengkapnya. Perda Ka...
Mira | Just another WordPress.com weblog
December 4, 2006. Perda Menyalakan Lampu Motor di Siang Hari. 8212; mira @ 9:16 am. Tetapi, apakah betul peraturan daerah ini dibuat untuk mengurangi angka kecelakaan? Atau hanya untuk memperluas lahan polisi untuk mencari kesalahan pengendara motor. Karena, seperti yang kita ketahui selama ini polisi lalu lintas berlomba-lomba untuk menghabiskan surat tilang yang ia pegang agar mendapat reward diakhir tahun. Apapun itu, semoga Perda ini memang mampu untuk mengurangi angka kecelakaan.
