mls04.blogspot.com
Oret-oretan: May 2011
http://mls04.blogspot.com/2011_05_01_archive.html
This is the page where I put my scratches, notes, or to dump anything in my mind. Halaman ini adalah tempat saya menempatkan oret2an, coret-moret dan unek2 saya. Tuesday, May 24, 2011. Western media fraud in the Middle East - Opinion - Al Jazeera English. Western media fraud in the Middle East - Opinion - Al Jazeera English. Links to this post. Thursday, May 12, 2011. Links to this post. Email Server DPR sudah dibuat. Supu@linux-p4: dig mx noanswer dpr.go.id. DiG 97.3 mx noanswer dpr.go.id. 17 138.14...
dpr.go.id
Dewan Perwakilan Rakyat
http://www.dpr.go.id/id/yanmas
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Hak dan Kewajiban Anggota. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. Drs AYUB KHAN, M.Si. Dapil: JAWA TIMUR IV. Tweets by @DPR RI. Setjen DPR Berikan Pembekalan Kepada Calon Jemaâ ah Haji. 19-08-2016 / SEKRETARIAT JENDERAL. Sekretariat Jendral DPR melakukan pelepasan serta memberikan pembekalan kepada calon Jema’ah Haji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Setjen di Ruang Rapat Sekjen, Gedung DPR, Jakarta, Jumat. PKPU Tak Boleh Lahirkan Primordialisme. Wakil Ketua DP...
dpr.go.id
J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat
http://dpr.go.id/uu
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Hak dan Kewajiban Anggota. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Berita B.U.R.T. Berita B.K.S.A.P. Berita Mahkamah Kehormatan Dewan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Hak dan Kewajiban Anggota. Tentang Setjen DPR RI. BERITA B.U.R.T. BERITA B.K.S.A.P.
dpr.go.id
Dewan Perwakilan Rakyat
http://dpr.go.id/index/kontak
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Hak dan Kewajiban Anggota. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. Sekretariat Jenderal DPR RI. Jl Jenderal Gatot Subroto, Senayan. Jakarta 10270 - Indonesia. 021 - 571 5924, 021 - 571 5373. 021 - 571 5925. Bag humas@dpr.go.id. Http:/ www.dpr.go.id. 021 - 571 5818, 021 - 571 5815. 021 - 571 5687. Bag pengaduan@dpr.go.id. Http:/ pengaduan.dpr.go.id. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 021 - 571 5349. 021 - 571 5423. Berita B.U.R.T.
dpr.go.id
Undang-Undang dan RUU - Dewan Perwakilan Rakyat
http://dpr.go.id/uu/prolegnas
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Hak dan Kewajiban Anggota. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. DRAF NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH. RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. RUU tentang Jasa Konstruksi. RUU tentang Penyandang Disabilitas. RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri. RUU tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. RUU tentang ...
dpr.go.id
Undang-Undang dan RUU - Dewan Perwakilan Rakyat
http://dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Hak dan Kewajiban Anggota. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). RUU tentang Rahasia Negara. RUU tentang Keamanan Nasional. RUU tentang Konvergensi Telematika.
dpr.go.id
Serba-serbi - Dewan Perwakilan Rakyat
http://dpr.go.id/serba-serbi/tv-parlemen
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Hak dan Kewajiban Anggota. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. 26 Agustus 2014 / Episode 30. TV Parlemen adalah unit produksi televisi siaran terbatas di bawah Biro Humas dan Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI. Diresmikan pada tanggal 8 Januari 2007 oleh ketua DPR RI HR Agung Laksono. Siaran TV Parlemen dapat dinikmati melalui jaringan TV Plasma di lingkungan gedung DPR RI Senayan Jakarta dan live streaming melalui situs www.dpr.go.id. Peraturan ...
dpr.go.id
Alat Kelengkapan Dewan - Dewan Perwakilan Rakyat
http://dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Musyawarah
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Hak dan Kewajiban Anggota. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. Tentang - Badan Musyawarah. Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Ketua dan/atau sekretaris fraksi karena jabatannya menjadi anggota Badan Musyawarah. Pimpinan DPR karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan dalam hal ini Pimpinan DPR tidak merangkap sebagai anggota dan tidak mewakili fraksi. Mengatur lebih lanjut penang...
