jdih.baliprov.go.id

Beranda - Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali

Senin, 16 Januari 2017. Di Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ikuti Informasi Berita dan Kegiatan Terkini. Akses Layanan Informasi dan Diskusi Interaktif. Yang Berkaitan dengan Hukum dan HAM Wilayah Bali. Lebih dari 8000 Peraturan Hukum. Cari dan Temukan Peraturan Hukumnya. Di Jaringan Dokumentasi dan Hukum Provinsi Bali. SELAMAT HARI RAYA NYEPI. Tahun Baru Saka 1937. Laksanakan Catur Brata Penyepian. Demi Keseimbangan Alam Semesta. KUNJUNGAN KERJA BIRO HUKUM DAN HAM JAWA BARAT. Kunjungan Study Banding Ko...

http://jdih.baliprov.go.id/

OVERVIEW OF jdih.baliprov.go.id

TRAFFIC RANK

>1,000,000

REVIEWS

0

PAGES IN THIS WEBSITE

12

LINKS TO THIS WEBSITE

CONTACTS

ADDRESSES

SOCIAL LINKS

ONLINE SINCE

WEBSITE DETAILS

SEO

PAGES

SIMILAR SITES

TRAFFIC RANK FOR JDIH.BALIPROV.GO.ID

TODAY'S RATING

>1,000,000

TRAFFIC RANK - AVERAGE PER MONTH

BEST MONTH

January

AVERAGE PER DAY Of THE WEEK

HIGHEST TRAFFIC ON

Sunday

TRAFFIC BY CITY

Sign up

CUSTOMER REVIEWS

Average Rating: 3.4 out of 5 with 8 reviews

5 star

3

4 star

1

3 star

2

2 star

0

1 star

2

Hey there! Start your review of jdih.baliprov.go.id

AVERAGE USER RATING

Write a Review

WEBSITE PREVIEW

LOAD TIME

3.5 seconds

FAVICON PREVIEW

16x16
32x32
64x64

CONTACTS AT JDIH.BALIPROV.GO.ID

ADD CONTACT

Login

TO VIEW CONTACTS

Remove Contacts

FOR PRIVACY ISSUES

CONTENT

PAGES IN
THIS WEBSITE

12

SSL

EXTERNAL LINKS

19

SITE IP

182.23.113.72

LOAD TIME

3.453 sec

SCORE

6.2

PAGE TITLE

Beranda - Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali | jdih.baliprov.go.id Reviews

<META> DESCRIPTION

Senin, 16 Januari 2017. Di Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ikuti Informasi Berita dan Kegiatan Terkini. Akses Layanan Informasi dan Diskusi Interaktif. Yang Berkaitan dengan Hukum dan HAM Wilayah Bali. Lebih dari 8000 Peraturan Hukum. Cari dan Temukan Peraturan Hukumnya. Di Jaringan Dokumentasi dan Hukum Provinsi Bali. SELAMAT HARI RAYA NYEPI. Tahun Baru Saka 1937. Laksanakan Catur Brata Penyepian. Demi Keseimbangan Alam Semesta. KUNJUNGAN KERJA BIRO HUKUM DAN HAM JAWA BARAT. Kunjungan Study Banding Ko...

<META> KEYWORDS

1 adminbirohukumham@baliprov go id

2 toggle navigation

3 visi dan misi

4 struktur organisasi

5 tugas dan wewenang

6 berita

7 produk hukum

8 referensi

9 forum diskusi

10 kontak

CONTENT

Page content here

KEYWORDS ON PAGE

adminbirohukumham@baliprov go id,toggle navigation,visi dan misi,struktur organisasi,tugas dan wewenang,berita,produk hukum,referensi,forum diskusi,kontak,selamat datang,pemerintah provinsi bali,telusuri,diskusi,jdih,sekapur sirih,lihat selengkapnya,dayu

SERVER

nginx

POWERED BY

PHP/5.6.20

CONTENT-TYPE

utf-8

GOOGLE PREVIEW

Beranda - Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali | jdih.baliprov.go.id Reviews

https://jdih.baliprov.go.id

Senin, 16 Januari 2017. Di Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ikuti Informasi Berita dan Kegiatan Terkini. Akses Layanan Informasi dan Diskusi Interaktif. Yang Berkaitan dengan Hukum dan HAM Wilayah Bali. Lebih dari 8000 Peraturan Hukum. Cari dan Temukan Peraturan Hukumnya. Di Jaringan Dokumentasi dan Hukum Provinsi Bali. SELAMAT HARI RAYA NYEPI. Tahun Baru Saka 1937. Laksanakan Catur Brata Penyepian. Demi Keseimbangan Alam Semesta. KUNJUNGAN KERJA BIRO HUKUM DAN HAM JAWA BARAT. Kunjungan Study Banding Ko...

INTERNAL PAGES

jdih.baliprov.go.id

1

Berita - Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali

http://www.jdih.baliprov.go.id/berita

Minggu, 19 Maret 2017. Rapat Koordinasi Sebagai Tindak Lanjut Pembatalan Perda Dan Perkada Tahun 2016. Rapat yang membahas mengkompilasi data tindak lanjut pembatalan Perda dan Perkada seluruh kabupaten/kota, penyampaian data propemperda tahun 2017, dan penyampaian dampak positif kebijakan deregulasi produk hukum daerah oleh masing-masing Kabag Hukum kabupaten/kota dan sekretaris DPRD Kabupaten/kota Se-Bali. Rapat Pengkajian Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Dan Buleleng. Rapat Staf Biro Hukum Dan Ham ...

2

tugas dan wewenang - Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali

http://www.jdih.baliprov.go.id/page/single/tugas-dan-wewenang

Minggu, 19 Maret 2017. Tugas Pokok dan Fungsi:. Mengkoordinasikan pembahasan perumusan rancangan produk hukum. Melakukan evaluasi dan kajian hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan produk hukum. Melaksanakan program utama RANHAM. Mengkoordinasikan penegakkan hukum dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perlindungan, pemajuan, penegakkan, pemenuhan, dan penghormatan HAM. Mengundangkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

3

KUNJUNGAN STUDY BANDING KOMISI IV BIDANG PEMBANGUNAN DPRD PROVINSI SUMATRA BARAT - Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali

http://www.jdih.baliprov.go.id/berita/single/kunjungan-study-banding-komisi-iv-bidang-pembangunan-dprd-provinsi-sumatra-barat

Minggu, 19 Maret 2017. KUNJUNGAN STUDY BANDING KOMISI IV BIDANG PEMBANGUNAN DPRD PROVINSI SUMATRA BARAT. KUNJUNGAN STUDY BANDING KOMISI IV BIDANG PEMBANGUNAN DPRD PROVINSI SUMATRA BARAT. SURAT EDARAN MENDAGRI (9). Rapat koordinasi sebagai tindak lanjut pembatalan perda dan perkada tahun 2016. Selasa, 21 Pebruari 2017. Rapat pengkajian peraturan daerah kabupaten jembrana dan buleleng. Selasa, 21 Pebruari 2017. Rapat Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur. Jumat, 17 Pebruari 2017.

4

Rapat Staff Biro Hukum Dan Ham Setda Provinsi Bali Tentang Pemantapan Dan Strategi Pelaksanaan Tugas Tahun 2007 - Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali

http://www.jdih.baliprov.go.id/berita/single/rapat-staff-biro-hukum-dan-ham-setda-provinsi-bali-tentang-pemantapan-dan-strategi-pelaksanaan-tugas-tahun-2007

Minggu, 19 Maret 2017. Rapat Staff Biro Hukum Dan Ham Setda Provinsi Bali Tentang Pemantapan Dan Strategi Pelaksanaan Tugas Tahun 2007. Rapat Staff Biro Hukum Dan Ham Setda Provinsi Bali Tentang Pemantapan Dan Strategi Pelaksanaan Tugas Tahun 2007. Rapat Staf Biro Hukum Dan Ham Setda Provinsi Bali Di Awal Tahun 2017 Yang Dipimpin Oleh Bapak Kepala Biro Tentang Pemantapan Dan Strategi Pelaksanaan Tugas Tahun 2017. SURAT EDARAN MENDAGRI (9). Selasa, 21 Pebruari 2017. Selasa, 21 Pebruari 2017.

5

KUNJUNGAN KERJA BIRO HUKUM DAN HAM JAWA BARAT - Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali

http://www.jdih.baliprov.go.id/berita/single/kunjungan-kerja-biro-hukum-dan-ham-jawa-barat

Minggu, 19 Maret 2017. KUNJUNGAN KERJA BIRO HUKUM DAN HAM JAWA BARAT. KUNJUNGAN KERJA BIRO HUKUM DAN HAM JAWA BARAT. Kunjungan kerja Biro Hukum Jawa Barat yang diterima oleh Kepala Biro hukum dan HAM Provinsi Bali. Rombongan Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat dipinpim oleh Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. SURAT EDARAN MENDAGRI (9). Rapat koordinasi sebagai tindak lanjut pembatalan perda dan perkada tahun 2016. Selasa, 21 Pebruari 2017.

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 7 MORE

TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE

12

LINKS TO THIS WEBSITE

kepegdiskesbali.wordpress.com

PANCA PRASETYA KORPRI – KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

https://kepegdiskesbali.wordpress.com/d-u-k/panca-prasetya-korpri

KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI. Manawa sewa madhawa sewa. Tentang Kenaikan Pangkat PNS. Penulisan dan penggunaan gelar PT. Kumpulan Produk Hukum Bidang Kesehatan/ Kedokteran. KEPUTUSAN GUBERNUR BALI 800/3893/BKD : Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah. Penghargaan, NIP, KPE, PUPNS, Pakaian PNS, Larangan Masuk Partai, Pembatasan Usaha Swasta, Pernikahan. Kenaikan Pangkat, Jab. Struktural, Jab. Fungsional, Jab. Rangkat, Pejabat Negara. Pengaduan, Cuti, Mutasi, Penghargaan dan Sangsi PNS. Menegakk...

kepegdiskesbali.wordpress.com

Penulisan dan penggunaan gelar PT – KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

https://kepegdiskesbali.wordpress.com/pengumuman/penulisan-dan-penggunaan-gelar-pt

KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI. Manawa sewa madhawa sewa. Tentang Kenaikan Pangkat PNS. Penulisan dan penggunaan gelar PT. Kumpulan Produk Hukum Bidang Kesehatan/ Kedokteran. KEPUTUSAN GUBERNUR BALI 800/3893/BKD : Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah. Penghargaan, NIP, KPE, PUPNS, Pakaian PNS, Larangan Masuk Partai, Pembatasan Usaha Swasta, Pernikahan. Kenaikan Pangkat, Jab. Struktural, Jab. Fungsional, Jab. Rangkat, Pejabat Negara. Pengaduan, Cuti, Mutasi, Penghargaan dan Sangsi PNS. Tentang ...

kepegdiskesbali.wordpress.com

Jabatan Fungsional – KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

https://kepegdiskesbali.wordpress.com/pengumuman/jabatan-fungsional

KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI. Manawa sewa madhawa sewa. Tentang Kenaikan Pangkat PNS. Penulisan dan penggunaan gelar PT. Kumpulan Produk Hukum Bidang Kesehatan/ Kedokteran. KEPUTUSAN GUBERNUR BALI 800/3893/BKD : Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah. Penghargaan, NIP, KPE, PUPNS, Pakaian PNS, Larangan Masuk Partai, Pembatasan Usaha Swasta, Pernikahan. Kenaikan Pangkat, Jab. Struktural, Jab. Fungsional, Jab. Rangkat, Pejabat Negara. Pengaduan, Cuti, Mutasi, Penghargaan dan Sangsi PNS. View kep...

kepegdiskesbali.wordpress.com

Kenaikan Pangkat, Jab. Struktural, Jab. Fungsional, Jab. Rangkat, Pejabat Negara – KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

https://kepegdiskesbali.wordpress.com/pengumuman/kenaikan-pangkat-jab-struktural-jab-fungsional-jab-rangkat-pejabat-negara

KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI. Manawa sewa madhawa sewa. Tentang Kenaikan Pangkat PNS. Penulisan dan penggunaan gelar PT. Kumpulan Produk Hukum Bidang Kesehatan/ Kedokteran. KEPUTUSAN GUBERNUR BALI 800/3893/BKD : Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah. Penghargaan, NIP, KPE, PUPNS, Pakaian PNS, Larangan Masuk Partai, Pembatasan Usaha Swasta, Pernikahan. Kenaikan Pangkat, Jab. Struktural, Jab. Fungsional, Jab. Rangkat, Pejabat Negara. Pengaduan, Cuti, Mutasi, Penghargaan dan Sangsi PNS. Tentang ...

kepegdiskesbali.wordpress.com

Undang-Undang Kesehatan – KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

https://kepegdiskesbali.wordpress.com/pengumuman/undang-undang-kesehatan

KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI. Manawa sewa madhawa sewa. Tentang Kenaikan Pangkat PNS. Penulisan dan penggunaan gelar PT. Kumpulan Produk Hukum Bidang Kesehatan/ Kedokteran. KEPUTUSAN GUBERNUR BALI 800/3893/BKD : Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah. Penghargaan, NIP, KPE, PUPNS, Pakaian PNS, Larangan Masuk Partai, Pembatasan Usaha Swasta, Pernikahan. Kenaikan Pangkat, Jab. Struktural, Jab. Fungsional, Jab. Rangkat, Pejabat Negara. Pengaduan, Cuti, Mutasi, Penghargaan dan Sangsi PNS. Batas wa...

kepegdiskesbali.wordpress.com

Pedoman untuk CPNS/PNS – KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

https://kepegdiskesbali.wordpress.com/pengumuman/pedoman-untuk-cpnspns

KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI. Manawa sewa madhawa sewa. Tentang Kenaikan Pangkat PNS. Penulisan dan penggunaan gelar PT. Kumpulan Produk Hukum Bidang Kesehatan/ Kedokteran. KEPUTUSAN GUBERNUR BALI 800/3893/BKD : Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah. Penghargaan, NIP, KPE, PUPNS, Pakaian PNS, Larangan Masuk Partai, Pembatasan Usaha Swasta, Pernikahan. Kenaikan Pangkat, Jab. Struktural, Jab. Fungsional, Jab. Rangkat, Pejabat Negara. Pengaduan, Cuti, Mutasi, Penghargaan dan Sangsi PNS. View kep...

kepegdiskesbali.wordpress.com

Kepala Bidang – KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

https://kepegdiskesbali.wordpress.com/d-u-k/kepala-bidang-2

KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI. Manawa sewa madhawa sewa. Tentang Kenaikan Pangkat PNS. Penulisan dan penggunaan gelar PT. Kumpulan Produk Hukum Bidang Kesehatan/ Kedokteran. KEPUTUSAN GUBERNUR BALI 800/3893/BKD : Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah. Penghargaan, NIP, KPE, PUPNS, Pakaian PNS, Larangan Masuk Partai, Pembatasan Usaha Swasta, Pernikahan. Kenaikan Pangkat, Jab. Struktural, Jab. Fungsional, Jab. Rangkat, Pejabat Negara. Pengaduan, Cuti, Mutasi, Penghargaan dan Sangsi PNS. View kep...

kepegdiskesbali.wordpress.com

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI 800/3893/BKD : Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah – KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

https://kepegdiskesbali.wordpress.com/pengumuman/keputusan-gubernur-bali-8003893bkd-pelaksanaan-ujian-penyesuaian-ijazah

KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI. Manawa sewa madhawa sewa. Tentang Kenaikan Pangkat PNS. Penulisan dan penggunaan gelar PT. Kumpulan Produk Hukum Bidang Kesehatan/ Kedokteran. KEPUTUSAN GUBERNUR BALI 800/3893/BKD : Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah. Penghargaan, NIP, KPE, PUPNS, Pakaian PNS, Larangan Masuk Partai, Pembatasan Usaha Swasta, Pernikahan. Kenaikan Pangkat, Jab. Struktural, Jab. Fungsional, Jab. Rangkat, Pejabat Negara. Pengaduan, Cuti, Mutasi, Penghargaan dan Sangsi PNS. Baru) St...

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 11 MORE

TOTAL LINKS TO THIS WEBSITE

19

OTHER SITES

jdih.alorkab.go.id

JDIH Kab. Alor

Bantuan Keuangan Kepada Parpol Terkendala Perda. Onclick="window.open(this.href,'win2','status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no'); return false;" rel="nofollow". Published: Monday, 21 September 2015. Menyusul bergantinya regulasi ditingkat pusat tentang bantuan keuangan bagi partai politik maka Peraturan daerah Kabupaten Alor tentang bantuan keuangan kepada partai Politik segera diganti. PKS Relokasi Tower Site Kabir. The vo...

jdih.anri.go.id

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Situs Pusat JDIH Nasional. Kearsipan Online: Portal Informasi. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Selamat Datang di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Arsip Nasional Republik Indonesia. ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. Jl Ampera Raya No. 7 Cilandak Jakarta Selatan 12560 Telp.62 21 7805851 Ext. 802 fax 62 21 7810280.

jdih.babelprov.go.id

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bimtek Legal Drafting 2015. Pengarahan Sekretaris Daerah c.q Asisten Administrasi saat membuka Bimtek Legal Drafting tahun 2015. Rakor Pembangunan Bidang Hukum 2015. Narasumber Rakor Hukum 2015 dari KPK, Kementerian PAN dan RB, Kejaksaan Tinggi Babel dan Pengadilan Tipikor. Penyuluhan Hukum Tahun 2015. Pembukaan Acara oleh Kepala BIro Hukum Mewakili Sekretaris Daerah. Bimtek Penyelesaian Sengketa Hukum 2015. Biro Hukum Gelar Bimtek...

jdih.balangankab.go.id

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Situs Pusat JDIH Nasional. JDIH Provinsi Kalimantan Selatan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. Selamat datang di laman JDIH Pemerintah Kabupaten Balangan. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 4, Kec. Paringin Selatan - 71612.

jdih.balikpapan.go.id

Home

Kami Memiliki 10 Tamu dan tidak ada Anggota online. Bakohumas Berperan Kawal Ruang Publik Wujudkan ASEAN Community 2015. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Freedy H. Tulung berharap Peran Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) menjadi pengawal ruang publik untuk melaksanakan edukasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam mewujudkan ASEAN Community 2015. Pada kesempatan tersebut Dirjen IKP yang juga selaku Ketua Umum Bakohumas Pus...

jdih.baliprov.go.id

Beranda - Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali

Senin, 16 Januari 2017. Di Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ikuti Informasi Berita dan Kegiatan Terkini. Akses Layanan Informasi dan Diskusi Interaktif. Yang Berkaitan dengan Hukum dan HAM Wilayah Bali. Lebih dari 8000 Peraturan Hukum. Cari dan Temukan Peraturan Hukumnya. Di Jaringan Dokumentasi dan Hukum Provinsi Bali. SELAMAT HARI RAYA NYEPI. Tahun Baru Saka 1937. Laksanakan Catur Brata Penyepian. Demi Keseimbangan Alam Semesta. KUNJUNGAN KERJA BIRO HUKUM DAN HAM JAWA BARAT. Kunjungan Study Banding Ko...

jdih.bandaacehkota.go.id

JDIH | Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum

Aturan PK Hanya Satu Kali Bertentangan dengan UUD 1945. Aturan PK Hanya Satu Kali Bertentangan dengan UUD 1945 Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan aturan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) hanya satu kali bertentangan dengan UUD 1945. Demikian. Keselamatan Berlalu Lintas Adalah Tanggung Jawab Bersama. Senin, 27 Januari 2014Presiden SBY beserta Ibu Negara Ani bambang Yudhoyono, didampingi oleh Wakil Presiden Boediono dan Ibu Herawati, Kapolri Jendral Sutarman, dan para Menteri. Banda Aceh Model Kota Madani.

jdih.bandungkab.go.id

JDIH Kabupaten Bandung – JDIH

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum. Peduli HAM, Pemerintah Kabupaten Bandung Terima Penghargaan. KARAKTER BUILDING BAGI PELATIH DAN PENGURUS CABOR. INTEGRASI NASIONAL DATABASE JDIH. RaKor JDIH di Kementrian Dalam Negeri. Kunjungan Study Komparasi JDIH. Peduli HAM, Pemerintah Kabupaten Bandung Terima Penghargaan. KARAKTER BUILDING BAGI PELATIH DAN PENGURUS CABOR. INTEGRASI NASIONAL DATABASE JDIH. RaKor JDIH di Kementrian Dalam Negeri. Kunjungan Study Komparasi JDIH. Tentang Hari Tata Ruang Nasional.

jdih.bangkaselatankab.go.id

JDIH Bangka Selatan

JXTC Political - шаблон joomla. Confirm Password: *. Email Address: *. Confirm email Address: *. Haris Pertama: Kapolri Mendatang Harus Reformis. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko. Jokowi: Hukuman Mati WNA Tidak Ganggu Hubungan Diplomatik. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko. Jokowi Disarankan Tiru Gus Dur Galakkan Sikap Toleransi. Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat. TOBOALI, dalam rangka memberi. Friday, 26 December 2014 09:31. Jokowi: Hukuman Mati WNA. Friday, 26 December 2014 09:36.

jdih.banjarkab.go.id

Home

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Selamat Datang di Website JDIH Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum yang mudah, murah, cepat dan akurat. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar selaku Unit Kerja yang diberikan mandat berdasarkan pe...

jdih.banjarkota.go.id

JDIH | Kota Banjar | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Visi & Misi. Undang – Undang. Instruksi Menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Kantor SETDA Kota Banjar. Kantor SETDA Kota Banjar. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. June 9, 2015.